DPRD Balangan Sampaikan Pandangan Umum Fraksi Terkait RAPBD 2026 dan Lima Raperda

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN– DPRD Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna ke-55 Masa Sidang III Tahun Persidangan 2025 di ruang Paripurna, Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan, Selasa (16/9/2025)

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balangan, Hj. Lindawati, ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, serta lima buah Raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025.

Dalam kesempatan tersebut, setiap fraksi menyampaikan pandangan, masukan, sekaligus catatan kritis terhadap rancangan APBD maupun lima raperda yang diajukan pemerintah daerah.

Ketua DPRD Balangan, Lindawati, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pandangan umum.

 Ia menegaskan, seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan penting dalam tahap pembahasan berikutnya.

“Terima kasih kepada perwakilan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Balangan yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD 2026 dan lima Raperda dalam Propemperda 2025," ujar Hj Lindawati.

Lanjutnya, masukan  yang diberikan akan menjadi catatan penting untuk dibahas bersama dengan pemerintah daerah.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Balangan, H. Muhammd Hayatudin, mewakili seluruh fraksi, menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna tersebut.

Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta 5 (lima) Raperda dalam Propemperda Tahun 2025.

Dalam kesempatan ini, Hayatudin menegaskan bahwa secara umum fraksi-fraksi DPRD Balangan mendukung pembahasan RAPBD 2026 dan ke-5 Raperda tersebut.

Namun dengan catatan setiap regulasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta dijalankan secara transparan dan akuntabel.

“Pemandangan umum ini merupakan bentuk komitmen DPRD Balangan untuk mengawal setiap kebijakan agar selaras dengan aspirasi masyarakat dan visi pembangunan daerah,” ujar Hayatudin.

Adapun sikap Fraksi-Fraksi, yakini Fraksi NasDem menekankan pentingnya inovasi daerah, penyesuaian pajak sesuai regulasi nasional, serta penguatan peran BPD, perangkat desa, dan kepala desa.

Fraksi Demokrasi Maju, meminta RAPBD 2026 diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat, dengan pelaksanaan yang transparan.

Fraksi PAN, menegaskan bahwa pendapatan daerah harus realistis, belanja menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, dan pembangunan harus merata.

Fraksi Demokrasi Karya Sejahtera, mendukung RAPBD 2026, namun meminta agar OPD konsisten dengan RPJMD 2025–2029, serta penjelasan terkait efektivitas perda lama.

Fraksi PPP, menekankan agar perubahan perda perangkat desa dan kepala desa memperkuat tata kelola desa yang demokratis, sementara pengelolaan pajak harus efektif tanpa membebani masyarakat. (AOL)