Nasib Honorer DPPKBPPPA HSS Bersumber Dana APBN Dibawa ke Kementerian

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Honorer di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Hulu Sungai Selatan (HSS) turut menjadi perhatian.

Pasalnya pada Selasa, 16 September 2025 nasib para honorer yang berjumlah delapan orang tersebut, turut dibahas saat Rapat Kerja oleh Komisi I DRPD HSS bersama instansi terkait.

Dikonfirmasi secara terpisah Plt Kepala DPPKBPPPA HSS, Hendro Martono menjelaskan terkait persoalan honorer yang bertugas sebagai pramusaji dan keamanan.

Perekrutan honorer tersebut berawal dari program pusat, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) kemudian diberikan juknisnya, Kamis (18/9/2025).

Baca juga: Berstatus Ipar Haji Isam, Sulaiman Umar Terlempar dari Kabinet, Prabowo Lakukan Reshuffle Ketiga

Baca juga: Lulusan PPG Datangi DPRD HSS, Berharap Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu

“Semula lancar, setiap tahunnya. Namun, di tahun ini dilimpahkan ke daerah untuk penyelesaiannya, karena pusat tidak melanjutkan. Sampai 2025 ini masih APBN, tetapi Kementerian tidak melanjutkan di 2026,” terangnya.

Adanya rencana peralihan tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui DPPKBPPPA menginginkan kejelasan terlebih dahulu.

Maka dari itu, pihaknya ingin menentukan langkah kedepan, berdasarkan hasil rapat bersama Komisi I DRPD beberapa waktu lalu, dengan direncanakan dibawa ke kementerian terkait. 

“Yang jelas kami meminta kejelasan dulu, setelah itu baru ada langkah-langkah selanjutnya, sesuai hasil rapat dengan DPRD,” jelasnya.

Hendro menyampaikan kondisi ini, akan ada solusinya, tetapi tetap perlu berkonsultasi dengan pihak kementerian.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPRD, Rahmad Iriadi menyampaikan bahwa honorer atau tenaga kontrak sebagai tenaga keamanan dan pramusaji di DPPKBPPPA ini ingin masuk ke PPPK Paruh Waktu.

Delapan orang tersebut, telah bekerja kurang lebih 5 – 6 tahun dan perlu diperjuangkan nasibnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Adiyat Ikhsan)