Beredar Daftar Profesor yang Dibatalkan Kemdiktisaintek, Alumni dan Wakil Rektor ULM Gelar Pertemuan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar pencabutan gelar guru besar belasan dosen Universitas Lambung Mangkurat (ULM) terus bergulir. Di tengah simpang siur informasi, sejumlah alumnus menggelar pertemuan informal di sebuah kafe Jalan Dahlia, Banjarmasin, Rabu (1/10/2025) siang. 

Pertemuan juga dihadiri Wakil Rektor I Iwan Aflanie serta Profesor Udiansyah, salah satu guru besar di Fakultas Kehutanan.

Forum kecil tersebut berawal dari keresahan alumni terhadap kabar pencabutan gelar 17 guru besar. Terlebih belakangan beredar daftar mereka, yang disebut bagian dari Surat Keputusan (SK) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bertanggal 10 Juli 2025.

Namun, alumni dan pihak rektorat yang hadir sepakat tidak mengeluarkan pernyataan mengenai isi pertemuan.

Meski begitu, Prof Udiansyah menegaskan pencabutan gelar guru besar seharusnya dilakukan melalui SK dari Kemdiktisaintek.

“Kalau ada pencabutan, ya harus dengan SK juga. Karena pemberian gelar itu dasarnya SK,” ucap mantan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Kalimantan itu, Rabu malam.

Baca juga: Polemik Skandal Guru Besar Berlarut-larut, Senat ULM Diusulkan Gelar Rapat Luar Biasa

Baca juga: Alumni ULM Gelar Pertemuan di Banjarmasin, Polemik Pencabutan Gelar Guru Besar Jadi Sorotan

Mengenai daftar yang beredar, Prof Udiansyah menilai keabsahannya hanya bisa dipastikan oleh lembaga yang berwenang menerbitkannya.

Lebih jauh, ia mengingatkan dampak administratif jika pencabutan gelar itu benar. Permasalahan bisa muncul ketika guru besar yang berstatus dekan enggan menandatangani dokumen akademik mahasiswa seperti ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL).

“Alumni bakal terlambat menerima ijazah, bahkan kehilangan kesempatan kerja,” ungkapnya.

Pria kelahiran Kotabaru pada 1960 itu juga menyinggung pentingnya sikap proaktif rektorat menyikapi polemik ini.

Menurutnya, universitas semestinya tidak membiarkan isu berkembang liar di luar, apalagi menunda klarifikasi.

“Kalau pimpinan tahu tapi bilang belum menerima, itu soal integritas. Kalau memang tidak tahu dan tidak ada usaha mencari tahu, berarti tidak punya kapasitas,” kritiknya.

Di sisi lain, ia menilai kasus ini tak hanya merugikan mahasiswa dan alumni, tapi juga mencoreng dosen ULM yang selama ini berprestasi.

“Kasihan para guru besar yang bekerja benar. Universitas harus hadir membantu mereka. Banyak dosen ULM berprestasi, skor Sinta kita tinggi di Kalimantan. Tapi karena tata kelola tidak transparan, jadinya ULM dipandang buruk,” jelasnya.

Rektor Prof Ahmad Alim Bachri saat dikonfirmasi, Rabu siang, mengaku belum mengetahui kebenaran SK tersebut.

“Saya belum cek apakah dari Sinde (Sistem Naskah Dinas Elektronik Kemdiktisaintek),” ujarnya singkat. Ahmad pada Sabtu (27/9) mengaku berangkat ke Jakarta untuk menanyakan persoalan ini kepada Kemdiktisaintek.

Dalam siaran pers bertanggal 27 September 2025, Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Humas dan Sistem Informasi Yusuf Azis menyatakan hanya satu dosen yang sudah menerima surat keputusan (SK) pembatalan gelar guru besarnya dari Kemdiktisaintek.

“Sampai dengan pernyataan resmi ini diliris, 16 guru besar ULM yang dituliskan namanya pada pemberitaan di media massa tidak menerima surat keputusan pembatalan gelar guru besar. Kecuali atas nama Juhriansyah Dalle,” tulisnya.

Yusuf menyatakan pihaknya tidak bisa melakukan konfirmasi kepada Juhriansyah karena sudah tidak aktif lagi di kampus. Status kepegawaiannya, termasuk gaji, dihentikan sejak 2 Oktober 2024 berdasarkan SK Dekan Fakultas Teknik.

Sejumlah nama penting muncul dalam daftar tersebut, di antaranya Ahmad Yunani (Dekan FEB), Sunarno Basuki (Dekan FKIP), Kissinger (Dekan Fahutan) hingga beberapa dosen senior di berbagai fakultas. Tautan QR Code yang tercantum dalam dokumen itu belum dapat diakses.

Minggu (28/9) malam, Sunarno membantah pembatalan gelarnya. Ia juga mengaku belum menerima SK. Saat dikonfirmasi lagi pada Rabu, Sunarno tak merespons. Pesan Whatsapp yang ditinggalkan wartawan tanpa keterangan tanda baca. (sul/msr)