Banjar Mulai Beralih ke Peta Digital, Dorong Perencanaan Berbasis Data

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Penggunaan peta digital sebagai dasar penyusunan program pembangunan digaungkan di Kabupaten Banjar. Langkah ini diharapkan bisa membuat perencanaan daerah lebih akurat dan berbasis data nyata di lapangan.

Perubahan ini dibahas dalam Pelatihan Pengelolaan Data Informasi Geospasial yang digelar Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Banjar, Selasa (11/11/2025), di Aula Bauntung, Martapura.

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, mengatakan bahwa peta digital kini menjadi alat penting dalam membaca kondisi wilayah secara cepat dan detail.

“Kalau dulu kita hanya melihat peta di atas kertas, sekarang cukup mengklik satu titik di peta digital. Semua data sektoral bisa langsung muncul, mulai dari kondisi sosial, infrastruktur, sampai layanan publik,” ujar Nashrullah.

Nashrullah mencontohkan, dalam upaya penanganan stunting, data geospasial membantu pemerintah menentukan lokasi prioritas intervensi dan jenis layanan yang diperlukan. Misalnya, daerah dengan tingkat akses air bersih rendah atau masih banyak warga yang buang air besar sembarangan bisa langsung terdeteksi dari peta.

Baca juga: Noorhayati Bertahan di Rumah Meski Atap Rusak Diterpa Angin Kencang

Namun, Nashrullah mengakui bahwa sistem informasi geospasial (SIG) di Banjar masih belum berjalan optimal. Banyak data sektoral dari perangkat daerah yang belum terintegrasi ke dalam sistem.

“Selama data spasial belum lengkap, perencanaan kita belum bisa sepenuhnya berbasis data utuh. Padahal, prinsip idealnya adalah ‘by data’ dan ‘by riset’,” jelasnya.

Direktur Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG), Rahman Rifai, menyebutkan bahwa hampir semua aktivitas pemerintahan kini bergantung pada lokasi atau wilayah.

Menurutnya, daerah perlu membangun lima komponen agar sistem informasi geospasial berjalan optimal, yakni kebijakan, kelembagaan, data, standar teknologi, dan sumber daya manusia.

“Kalau lima komponen itu terbentuk, data geospasial bisa menjadi landasan kuat dalam merumuskan kebijakan publik,” ujarnya.

Ke depan, Kabupaten Banjar menargetkan agar seluruh layanan pemerintah dapat berbasis spasial, termasuk dalam penentuan lokasi pembangunan fasilitas umum atau layanan kesehatan.

Diketahui, pelatihan ini diikuti oleh perwakilan seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Banjar dan menghadirkan narasumber dari BIG serta beberapa provinsi lain. (Banjarmasinpost.co.id/ Nurholis Huda)