Honor Kades Tak Cair Empat Bulan, DPRD Kotabaru Minta Pemkab Evaluasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Kepala desa (kades) di Kabupaten Kabupaten Kotabaru mengeluhkan lambatnya pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun 2025.

Keluhan diluapkan Perkumpulan Aparatur Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kotabaru ke DPRD Kotabaru awal pekan lalu hingga digelar rapat dengar pendapat (RDP).

Sekjen Papdesi Kotabaru, Budi Rahman, mengatakan keterlambatan pencairan dirasakan sedikitnya 66 persen dari 202 desa/kelurahan beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dikarenakan ruwetnya birokrasi di tingkat kabupaten.

Persoalan ini berdampak terhadap program desa seperti pembangunan fisik dan honor pengajar taman kanak-kanak (TK) serta taman pendidikan Al-Quran (TPA).

“Ada jalan tani, renovasi pagar kantor desa, yang pengerjaannya terhambat. Selain itu pengajian tenaga pengajar yang dianggarkan belum bisa dilakukan,” sebut Kades Desa Bunturung, Kecamatan Pamukan Utara ini saat dikonfirmasi pada Sabtu (15/11).

Baca juga: 33 Ribu Warga Kalsel Diabetes, IDI: Anak Makin Rentan

Baca juga: Barito Putera VS Deltras FC Sore Ini, Coach Teco Ingatkan Wasit

Dia pun menyampaikan dirinya selaku kades  dan aparatur lainnya belum menerima hak berupa honor selama empat bulan terakhir. Padahal dia memerlukannya termasuk untuk berurusan di ibu kota kabupaten. Apalagi desanya berada di pelosok. Ini tentunya menguras tenaga, waktu dan biaya.

Papdesi Kotabaru memaklumi jika Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam memproses hak ratusan desa di Bumi saijaan. Namun ia berharap kondisi ini dievaluasi sehingga bisa lebih mudah. Termasuk pelimpahan proses verifikasi ke kecamatan.

Sementara itu, Kepala DPMD Kotabaru, Basuki, mengatakan pelimpahan kewenangan ke kecamatan sudah dilakukan, namun pelaksanaannya belum optimal. “Ada kesalahan yang sangat fatal saat dilakukan evaluasi sehingga pihak kecamatan juga harus benar-benar mempelajari dan memahami proses keuangan desa,” sebutnya.

Wakil Ketua I DPRD Kotabaru, Awaludin, pun menyoroti keterlambatan DD danADD yang kerap didengarnya hampir tiap tahun. Pihaknya menyayangkan persoalan tersebut sehingga meminta pemkab melakukan evaluasi dengan mengundang lintas sektor. “DPRD meminta percepatan pengamprahan dan pencairan terutama ADD tahap 2 dan 3,” katanya.

Usai RDP, setidaknya untuk pemberkasan pencairan Juli, Agustus dan September telah masuk di DPMD Kotabaru.

Persoalan seperti ini tidak dirasakan di Kota Banjarbaru. Lurah Sungaibesar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Anindya Risa Destiana, menjelaskan sistem penganggaran di kelurahan berbeda dengan desa. Jika desa memiliki Dana Desa yang dialokasikan khusus oleh pemerintah pusat, maka kelurahan tidak mendapatkan skema pendanaan serupa. “Kelurahan tidak ada dana kelurahan. Berbeda dengan desa yang memiliki Dana Desa,” jelasnya.

Menurutya, pengelolaan anggaran di kelurahan seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).  Kelurahan disebut menerima anggaran melalui dua sumber utama, yaitu anggaran murni dan anggaran belanja tambahan (ABT).

Selama ini, proses pengelolaan anggaran tersebut berjalan dengan baik. “Alhamdulillah, selama ini semuanya berjalan lancar,” ujar Lurah Teladan Nasional dari Kota Banjarbaru ini.

Selain itu, Lurah Sungaibesar ini menegaskan di kelurahan tidak ada lembaga sejenis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sementara itu, keberadaan koperasi masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya beroperasi optimal. “Koperasi masih dalam tahap pengembangan,” ujarnya. (tab/riz)