Kepala BPOM RI Sebut Laboratorium Kesehatan dan Keamanan Pangan MBG Tabalong Pertama di Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Laboratorium Kesehatan dan Keamanan Pangan Program MBG yang disiapkan Pemkab Tabalong, mendapat apresiasi langsung dari Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar. 

Apresiasi disampaikan saat dirinya menghadiri Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan, Senin (17/11/2025) di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Banjarbaru.

Bukan hanya itu, Kepala BPOM RI dalam rangkaian itu juga secara resmi meluncurkan Laboratorium Kesehatan dan Keamanan Pangan Program MBG Pemkab Tabalong.

Ia mengapresiasi kolaborasi dan sinergi yang sudah dibangun dengan Pemkab Tabalong dalam rangka pengawasan obat dan makanan serta mensukseskan program prioritas Presiden Prabowo, MBG. 

"Sinergi strategis dengan pemerintah daerah sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045," ucap Taruna Ikrar.

Laboratorium Kesehatan dan Keamanan Pangan yang akan dioperasikan tahun 2026 mendatang, diakui Kepala BPOM RI, menjadi yang pertama di Indonesia. 

Baca juga: Perbaikan Jembatan Box Culvert di Jalan Batulicin-Banjar Mulai Dikerjakan

"Laboratorium MBG di Tabalong akan menjadi yang pertama di Indonesia dan bisa ditiru daerah lain," ungkapnya.

Selain itu, sebagai bentuk dukungan dalam pengawasan obat dan makanan, Pemkab Tabalong juga menghibahkan tanah yang berlokasi di Desa Maburai seluas 6.924 meter persegi untuk keperluan pembangunan kantor BPOM Kabupaten Tabalong.

Pada kesempatan ini, Kepala BPOM RI juga menekankan pengawasan obat dan makanan adalah aspek vital yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional. 

"BPOM tidak hanya mengawasi, tetapi memastikan kualitas hidup. Kontribusi BPOM terhadap perekonomian diperkirakan mencapai Rp 6.000 triliun, sebuah amanah besar yang membutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah," ujarnya.

Bupati Tabalong, HM Noor Rifani, menyampaikan, pengawasan obat dan makanan tentunya tidak dapat dilakukan BPOM sendirian melainkan perlu didukung pemerintah daerah dan seluruh stakeholder. 

"Kinerja BPOM perlu didukung karena menyangkut apa yang dikonsumsi oleh masyarakat Tabalong," kata H Fani.

Terkait dengan pembangunan Laboratorium Kesehatan dan Keamanan Pangan MBG, H Fani dengan tegas mengatakan Pemkab Tabalong akan terus berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan MBG di wilayahnya. 

"Kami ingin niat baik Pak Presiden melalui MBG bisa terwujud, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," tandas H Fani.

Sementara itu, dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, bupati/walikota, OPD, pelaku UMKM, serta jajaran BPOM pusat dan UPT BPOM, juga diserahkan Nomor Izin Edar (NIE) kepada sejumlah pelaku usaha yang sebagian besar dari sektor kosmetik.

Langkah ini menjadi penguatan terhadap UMKM agar dapat naik kelas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. 

Acara juga ditutup dengan pemberian penghargaan kepada Kabupaten/Kota berkinerja terbaik dalam pemanfaatan DAK Non Fisik POM pada 2023-2024. (banjarmasinpost.co.id/donyusman)