Progres KMP di Tanahbumu, Koperasi Siapkan Lahan untuk Gerai

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Tanahbumbu, kini telah memasuki tahapan persiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi gerai koperasi.

Persiapan fisik lahan ini merupakan langkah nyata Pemkab Tanahbumbu dalam merealisasikan mandat pusat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Lahan yang disiapkan akan difungsikan sebagai Gerai Koperasi, yang akan menjadi pusat kegiatan usaha, distribusi, bahkan kantor operasional.

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskumdagri) Kabupaten Tanahbumbu, Rhani Patih, menjelaskan bahwa koordinasi dengan pihak desa dan kelurahan sedang diintensifkan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan camat dan kepala desa se-Kabupaten Tanahbumbu terkait kesiapan lahan yang ada di desa mereka masing-masing," kata Rhani, Sabtu (22/11/2025).

Baca juga: KMP di 52 Kelurahan di Banjarmasin Miliki Akta Pendirian, Wawali Berharap Jadi Motor Ekonomi Rakyat

Rhani mengakui bahwa ada kendala yang ditemui, yaitu beberapa desa atau kelurahan tidak memiliki lahan kosong, seperti Kelurahan Batulicin yang padat penduduk.

Untuk mengatasi masalah ini, pihak KDKMP akan meminta bantuan pemerintah daerah untuk memanfaatkan tanah atau bangunan milik daerah yang bisa digunakan sebagai gerai.

Terkait dana pembangunan gerai, Rhani mengungkapkan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat mengenai penggunaan dan pelaksanaannya.

Terpisah, Ketua KMP Sungai Lembu, Azwari Riza, menyatakan bahwa secara administrasi legalitas, koperasi mereka sudah siap tanpa kendala teknis, termasuk kepemilikan NPWP dan NIB.

 Secara manajerial, pengurus juga sudah memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Setelah melalui rembuk desa, unit usaha utama KMP Sungai Lembu telah disepakati, yaitu pengadaan pangkalan gas LPG dan pemaksimalan potensi desa melalui inventarisasi produk unggulan UMKM.

Meskipun pinjaman dana dari kementerian mensyaratkan jaminan dari Anggaran Dana Desa (ADD), KMP Sungai Lembu telah menyiapkan mitigasi risiko.

"Kami mengukur setiap usaha yang bakal kami jalankan untuk meminimalisir gagal bayar. Jadi, usaha yang dijalankan sesuai dengan kemampuan dan peluang pasar," jelas Riza.

KMP Sungai Lembu mengakui bahwa mengandalkan iuran wajib dan pokok anggota saja tidak akan mencukupi untuk memulai usaha besar, sehingga pinjaman eksternal tetap vital.

Mereka juga berkomitmen untuk berkolaborasi dan tidak bersaing langsung dengan pelaku UMKM yang sudah ada.

Baca juga: Perjuangan Pengurus KMP Basirih Banjarmasin Menjaga Asa, Budi dan Rekan Urunan Usaha Elpiji