Pansus BBM Subsidi DPRD Kalsel Mulai Bekerja, Sopir Truk Ungkap Dugaan Masalah di SPBU

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Persoalan distribusi BBM bersubsidi menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Melalui Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi yang baru dibentuk, berbagai keluhan dari pengguna langsung di lapangan mulai dihimpun, termasuk dugaan praktik pelangsiran hingga penyimpangan di sejumlah SPBU.

Hal itu mengemuka dalam rapat perdana Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel bersama Satgas BBM Pemprov Kalsel, organisasi Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (Sakutu), serta perwakilan sopir truk se-Kalsel, Rabu (3/6/2026).

Ketua Pansus, M Syaripuddin mengatakan, pertemuan tersebut menjadi tahap awal untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait kondisi distribusi BBM subsidi yang selama ini terjadi di lapangan.

Menurutnya, pansus belum mengambil kesimpulan apa pun. Saat ini, fokus utama adalah menghimpun dan mencocokkan data dari berbagai pihak guna mengetahui apakah penyaluran BBM subsidi sudah tepat sasaran.

“Masih banyak pihak yang nantinya akan kami undang. Selanjutnya, seluruh data yang terkumpul akan kami kompilasi dan cocokkan untuk memastikan apakah BBM bersubsidi benar-benar sampai dan dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerimanya,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, para sopir truk menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi saat mengakses BBM subsidi. Mereka berharap pansus tidak hanya berhenti pada pembahasan di ruang rapat, tetapi juga turun langsung melakukan inspeksi ke lapangan.

Beberapa persoalan yang disampaikan antara lain keberadaan pelangsir, dugaan kerja sama antara oknum tertentu dengan pengelola SPBU, hingga praktik-praktik yang dinilai menghambat masyarakat mendapatkan BBM subsidi sesuai haknya.

Masukan tersebut, kata Bang Dhin, akan menjadi bahan inventarisasi awal sebelum dilakukan pendalaman lebih lanjut.

Ia menegaskan tujuan utama pansus adalah memastikan subsidi yang disediakan negara benar-benar diterima kelompok yang menjadi sasaran, seperti sopir, nelayan, petani, dan pelaku UMKM.

“Jangan sampai BBM bersubsidi justru diperjualbelikan kembali oleh pihak-pihak yang tidak seharusnya menerima subsidi tersebut,” tegasnya.

Pansus juga menargetkan rekomendasi yang dihasilkan nantinya tidak sekadar menjadi catatan administratif, tetapi dapat dijalankan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan dan distribusi BBM subsidi.

Selain Ketua Pansus, rapat turut dihadiri Wakil Ketua Pansus Jahrian serta anggota pansus Ilham Noor. Keduanya menyatakan dukungan terhadap upaya pengawasan distribusi BBM subsidi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Masa kerja pansus dijadwalkan selama satu bulan dan dapat diperpanjang hingga enam bulan apabila diperlukan untuk memperdalam temuan-temuan yang diperoleh selama proses pengawasan. (*)