Sosok Idham Chalid, Tokoh Asal Kalsel Pernah Jabat Ketua Umum PBNU, Bergelar Pahlawan Nasional

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kisruh pemakzulan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) makin ramai.

Dari sederet nama-nama ketua umum PBNU, nama Idham Chalid juga termasuk.

Lelaki ini sangat dikenal di Kalsel. Banyak jabatan diemban hingga ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Idham Chalid tokoh ulama Kalsel yang kiprahnya di panggung politik nasional juga disegani.

Baca juga: Sosialisasi Belanja Bijak Kendalikan Inflasi, Kader PKK Diminta Tidak Fomo dan Utamakan Produk Lokal

Baca juga: Gempa Guncang Jawa Timur Senin 24 November 2025, Pusat Getaran di Wilayah Ini, Cek Kekuatannya

Idham Chalid (27 Agustus 1921 – 11 Juli 2010) adalah seorang negarawan, dan ulama yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ketiga, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia keenam. Sebagai tokoh besar Nahdlatul Ulama (NU).

Ia merupakan salah satu politikus Indonesia yang berpengaruh pada masanya.

Selain pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Djuanda, Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR.

Bahkan oleh Presiden Soeharto ia dipercaya menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial Ad Interim dan Ketua DPA.

Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa jasanya, Pemerintah Republik Indonesia, mengabadikannya di pecahan uang kertas rupiah baru, pecahan Rp. 5.000,-.

Latar Belakang

Idham Chalid lahir pada tanggal 27 Agustus 1921 di Satui, bagian tenggara Kalimantan Selatan.

Ia merupakan anak tengah dari 8 bersaudara, 4 Laki-laki dan 4 perempuan. Ayahnya H Muhammad Chalid, penghulu asal Amuntai yang sekitar 200 kilometer dari Kota Banjarmasin.

Saat usia Idham enam tahun, keluarganya hijrah ke Amuntai dan tinggal di daerah Tangga Ulin, kampung halaman leluhur ayahnya.

Konon, keluarganya berasal dari kalangan bergelar atau bangsawan.

Namun, ia memiliki cara dan penilaian tentang keturunan dan nasab. Ajaran Islam dan didikan keras ayahnya mengajarkannya bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada darahnya, melainkan pada amal perbuatan dan darma baktinya.

Baca juga: Harga Pertalite di HST Naik Seperti Pertamax, Warga Minta Pengecer Hentikan Berspekulasi

Idham Chalid memiliki 8 orang anak sebagai buah pernikahannya dengan Ibu Hj. Masturah berasal dari Kalimantan Selatan dan dimakamkan berdampingan di pesantren Darul Qur'an, Cisarua.[3][4]

Riwayat

Uang kertas 5.000 rupiah yang menampilkan Idham Chalid. Diterbitkan pada tahun 2022.

Sejak kecil Idham dikenal sangat cerdas dan pemberani. Saat masuk SR ia langsung duduk di kelas dua dan bakat pidatonya mulai terlihat dan terasah.

Keahlian berorasi itu kelak menjadi modal utama Idham Chalid dalam meniti karier di jagat politik.

Selepas SR, Idham melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Ar-Rasyidiyyah pada tahun 1922. Idham, yang sedang tumbuh dan gandrung dengan pengetahuan, mendapatkan banyak kesempatan untuk mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan umum.

Kemudian Idham melanjutkan pendidikannya ke Pesantren Gontor yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur. Kesempatan belajar di Gontor juga dimanfaatkan Idham untuk memperdalam bahasa Jepang, Jerman, dan Prancis.

Tamat dari Gontor, 1943, Idham melanjutkan pendidikan di Jakarta. Di ibu kota, kefasihan Idham dalam berbahasa Jepang membuat penjajah Dai-Nipon sangat kagum.

Pihak Jepang juga sering memintanya menjadi penerjemah dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama. Dalam pertemuan-pertemuan itulah Idham mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama NU.

Baca juga: Tak Ada Tanda Kekerasan di Tubuh Lelaki Meninggal di Gudang Masjid Benuaraya Tanah Laut

Ketika Jepang kalah perang dan Sekutu masuk Indonesia, Idham Chalid bergabung ke dalam badan-badan perjuangan.

Menjelang kemerdekaan, ia aktif dalam Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah di kota Amuntai. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia bergabung dengan Persatuan Rakyat Indonesia, partai lokal, kemudian pindah ke Serikat Muslim Indonesia.

Tahun 1947 ia bergabung dengan Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan, yang dipimpin Hasan Basry yang juga muridnya saat di Gontor.

Usai perang kemerdekaan, Idham diangkat menjadi anggota Parlemen Sementara RI mewakili Kalimantan. Tahun 1950 ia terpilih lagi menjadi anggota DPRS mewakili Masyumi.

Ketika NU memisahkan diri dari Masyumi, tahun 1952, Idham memilih bergabung dengan Partai Nahdlatul Ulama dan terlibat aktif dalam konsolidasi internal ke daerah-daerah.

Baca juga: Harga Sayur di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Alami Kenaikan

Idham memulai kariernya di NU dengan aktif di GP Ansor. Tahun 1952 ia diangkat sebagai ketua PB Ma’arif, organisasi sayap NU yang bergerak di bidang pendidikan.

Pada tahun yang sama ia juga diangkat menjadi sekretaris jenderal partai, dan dua tahun kemudian menjadi wakil ketua.

Selama masa kampanye Pemilu 1955, Idham memegang peran penting sebagai ketua Lajnah Pemilihan Umum NU.

Sepanjang tahun 1952-1955, ia, yang juga duduk dalam Majelis Pertimbangan Politik PBNU, sering mendampingi Rais Am K.H. Abdul Wahab Hasbullah berkeliling ke seluruh cabang NU di Nusantara.

Dalam Pemilu 1955, NU berhasil meraih peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Karena perolehan suara yang cukup besar dalam Pemilu 1955, pada pembentukan kabinet tahun berikutnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, NU mendapat jatah lima menteri, termasuk satu kursi wakil perdana menteri, yang oleh PBNU diserahkan kepada Idham Chalid.

Pada Muktamar NU ke-21 di Medan bulan Desember tahun yang sama, Idham terpilih menjadi ketua umum PBNU.

Saat dipercaya menjadi orang nomor satu NU ia masih berusia 34 tahun. Jabatan tersebut dijabatnya hingga tahun 1984 dan menjadikannya orang terlama yang menjadi ketua umum PBNU selama 28 tahun.

Baca juga: Kaget Pasien Datang Bawa Rahim yang Copot di Kresek, dr Dadan Bertindak, Ternyata Ulah Dukun Beranak

Kabinet Ali Sastroamijoyo hanya bertahan setahun, berganti dengan Kabinet Djuanda. Namun Idham Chalid tetap bertahan di posisi wakil perdana menteri sampai Dekret Presiden tahun 1959.

Idham kemudian ditarik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan setahun kemudian menjadi wakil ketua MPRS.

Pertengahan tahun 1966 Orde Lama tumbang dan tampillah Orde Baru. Namun posisi Idham di pemerintahan tidak ikut tumbang.

Dalam Kabinet Ampera I, Kabinet Ampera II dan Kabinet Pembangunan I yang dibentuk Soeharto, ia dipercaya menjabat Menteri Kesejahteraan Rakyat sampai tanggal 28 Oktober 1971.

Kemudian, di akhir tahun 1970 dia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial untuk melanjutkan tugas dari mendiang Albert Mangaratua Tambunan yang telah meninggal dunia pada 12 Desember 1970 sampai dengan 11 September 1971.

Baca juga: Ditemukan di Pinggir Sungai Musi Sumsel, Mayat Bayi Ini Tanpa Kaki Kanan, Dikira Boneka

Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Idham kembali mengulang sukses dalam Pemilu 1971. Namun setelah itu pemerintah melebur seluruh partai menjadi hanya tiga partai: Golkar, PDI, dan PPP dan NU tergabung di dalam PPP.

Idham Chalid menjabat presiden PPP, yang dijabatnya sampai tahun 1989. Ia juga terpilih menjadi ketua MPR/DPR RI periode 1971-1977.

Jabatan terakhir yang diemban Idham Chalid adalah ketua Dewan Pertimbangan Agung sampai tahun 1983.

Dalam bidang pendidikan, Idham mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama/ UNNU (Sekarang Universitas Islam Nusantara) pada 30 November 1950 bersama K.H Subhan Z.E. (Alm.), K.H. Achsien (Alm.), K.H. Habib Utsman Al-Aydarus (Alm.), dan lain-lain dengan K.H.E.Z Muttaqien (Alm.).

Selain mendirikan pesantren di Jakarta dan Cisarua, Bogor, beliau juga di daerah lelulurnya di Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, beliau sebelumnya mendirikan pesantren Rasyidiah Khalidiah (Rakha) yang usianya sekatang sudah lebih dari 1 abad dan sampai sekarang tetap berdiri dan berkembang. Pesantren ini telah banyak melahirkan tokoh-tokoh agama dan pendidikan Islam yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca juga: Hantam Kepala Nenek di Bogor dengan Penumbuk Bumbu hingga Tewas, Ini Motif Pelaku Habisi Korban  

KH Dr Idham Chalid merupakan salah seorang tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewakili pemerintah di Istana Negara, bersama dengan 6 tokoh lain, berdasarkan Keppres Nomor 113/TK/Tahun 2011 tanggal 7 November 2011.[7][8] Ia merupakan putera Banjar ketiga yang diangkat sebagai Pahlawan Nasional setelah Pangeran Antasari dan Hasan Basry.

Pecahan uang 5000 Rupiah

Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua MPR/DPR tersebut mendapat gelar Pahlawan Nasional karena dianggap berjasa luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara.

Sebagai Ketua NU yang menjabat cukup lama, Idham Chalid dapat menentramkan kegelisahan warga NU.

Selain untuk agama dan negara, ia juga aktif dalam dunia pendidikan dan mewariskan dua yayasan pendidikan agama Islam Darul Maarif di Jakarta Selatan dan Darul Qur'an di Cisarua-Bogorm yang sekaligus juga menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Komitmennya dalam bidang pendidikan adalah dengan membuka yayasan pendidikan nirlaba untuk orang yang susah atau tidak mampu.[12]

Atas jasa-jasanya selama hidup, Ketua Umum PBNU dari 1956 hingga 1984, KH Idham Chalid menghiasi mata uang Rupiah pecahan 5.000 yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan ditetapkan atas Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (banjarmasinpost.co.id)