PDI Perjuangan Kalsel menegaskan sikap konsisten menolak wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD
Rosehan NB menilai, alasan efisiensi anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menarik hak pilih langsung rakyat dan melakanakan di DPRD
Aksi unjuk rasa menolak wacana Pilkada melalui DPRD yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, berujung deadlock
Para pengunjuk rasa dari BEM Kalsel yang demo menolak Pilkada Lewat DPRD duduki DPRD Kalsel
Aksi unjuk rasa menolak wacana Pilkadamelalui DPRD di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sempat berlangsung tegang
Mahasiswa BEM Kalsel mulai memadati ruas Jalan Lambung Mangkurat, Gedung DPRD Kalsel, Kamis (15/1/2026) siang. Tolak Pilkada dipilih DPRD
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan, Kalsel sedang menjalani tahapan evaluasi dan verifikasi terkait banjir di daerah ini
Sekelompok warga Banjarmasin membuka posko gugatan atas penanganan banjir yang dinilai tak menyentuh akar persoalan
Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengawali tahun 2026 dengan fokus pada penguatan peran dan kinerja DPRD
Irfan Naufal menegaskan bahwa wacana Pilkada lewat DPRD bertentangan dengan prinsip konstitusional demokrasi elektoral yang telah mengikat
Pengamat , MS Shiddiq menilai, wacana pengembalian Pilkada melalui DPRD berisiko Kehilangan Legitimasi Sosial di Daerah
Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung turut menuai respons dari berbagai anggota DPRD Kalsel
PWNU Kalsel akan menggelar Halaqah Kebangsaan dan Keummatan pada Rabu (14/1/2026) di Pesantren Tahfidz Darussalam
Sekolah di Kalsel akan segera menerapkan pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia dalam pelaksanaan upacara bendera.
Skema tersebut dinilai akan menjauhkan rakyat dari proses politik dan menggeser kedaulatan demokrasi ke tangan elite.
Pemerintah pusat mengucurkan bantuan revitalisasi fisik untuk ratusan sekolah di Kalsel. Nilainya capai Rp 232,9 Miliar
Pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan saat ini telah berjalan di tiga lokasi dengan progres fisik sekitar 8,8 persen
Ini kata Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi soal sekolah rakyat. Hal ini diungkapkan saat Presiden Prabowo Subianto SRT 9 Banjarbaru
Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, seluruh siswa Sekolah Rakyat diseleksi secara aktif , ini katanya saat di Banjarbaru