TAG
pemerintah indonesia
-
PADA 2023, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,5 persen. Meskipun tren penurunan terus terjadi sejak 2018, namun terjadi
Kamis, 21 Agustus 2025
-
Pemerintah Indonesia akan memberikan Bantuan logistik untuk rakyat Palestina. Bantuan ini akandiangkut dengan tiga pesawat
Kamis, 2 November 2023
-
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan pemberian visa bagi orang asing yang pernah tinggal atau mengunjungi wilayah India dalam kurun wakt
Jumat, 23 April 2021
-
Pemerintah Indonesia terima bantuan 500.000 masker dari UNDP untuk membantu melindungi tenaga medis dalam penanggulangan pandemi Covid-19.
Jumat, 19 Juni 2020
-
Indonesia jadi satu target kelompok hacker, sebuah kelompok peretas (hackers) yang berbasis di China juga negara di asia pasifik berikut ini.
Sabtu, 9 Mei 2020
-
Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak percaya bahwa Pemerintah Indonesia berhasil membeli 51 persen saham PT Freeport Indonesia.
Selasa, 27 November 2018
-
Namun, faktanya hingga sekarang tidak ada bukti Facebook ditutup. Hingga sekarang Facebook masih bis diakses
Jumat, 20 April 2018
-
Kabar terbaru dari pemerintah Indonesia, tidak akan mengakui deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spanyol
Sabtu, 28 Oktober 2017
-
Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan, kesepakatan tersebut tertuang dalam salah satu nota kesepahaman
Jumat, 3 Maret 2017
-
Mengapa PT Freeport Indonesia ngotot meminta pajak tetap? Padahal pemerintah sudah memberi opsi perusahaan asal AS itu tetap bisa ekspor konsentrat
Minggu, 26 Februari 2017
-
Richard dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, mengatakan, pada Jumat (17/2) PT Freeport Indonesia telah mengirimkan surat pemberitahuan
Senin, 20 Februari 2017
-
Meski nilai utang naik, pemerintah meminta publik tidak mengkhawatirkannya. Sebab, utang tersebut digunakan sebagai instrumen
Senin, 16 Januari 2017
-
Pemerintah pusat dinilai belum memberikan perhatian kepada korban peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, khususnya dari sisi ekonomi, sosial,
Rabu, 26 Oktober 2016
-
Operasi tersebut diharapkan mampu menghapus pungli dan suap yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, misalnya saat pembuatan SIM, STNK dan KTP.
Kamis, 20 Oktober 2016
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved