Dugaan Suap Dirjen Hubla
Paspampres Disebut Terima Rp 150 Juta dari Dirjen Hubla, Panglima TNI: Temukan Oknum-oknum Terkait
Paspampres Disebut-sebut Terima Rp 150 Juta dari Dirjen Hubla, Panglima TNI: Temukan Oknum-oknum Terkait
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pasukan pengawal presiden (Paspampres) disebut terdakwa kasus dugaan suap mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono meneria Rp 150 juta tiap kedatangan Presiden Joko Widodo.
Antonius Tonny Budiono mengungkapkan itu dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/12/2017). Tonny bersaksi untuk terdakwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menginstruksikan penyelidikan untuk mencari tahu apakah ada oknum Pasukan Pengamanan Presiden yang menerima uang dari mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono.
Instruksi ini diberikan setelah adanya pengakuan Tonny di persidangan bahwa ia memberikan uang Rp 150 juta kepada Paspampres untuk setiap acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo.
Baca: Paspampres Jokowi Dibawa-bawa Sebagai Pengguna Uang Suap untuk Kemenhub
Baca: Rekam Video Porno untuk Kepentingan Pribadi, Akhirnya HA dan HFZ Bikin Pengakuan Mengejutkan
Baca: Wow! Juara di Dubai Super Series, Penghasilan Marcus/Kevin Rp 2,51 Miliar Per Orang Selama 2017
Baca: Berani Menentang Donald Trump, Kim Jong Un Jadi Idola di Gaza
Baca: Benarkah Paspampres Terima Uang Rp 150 Juta dari Dirjen Hubla, KPK Masih Cermati Fakta Persidangan
"Untuk menindaklanjuti pengakuan ini, atas perintah Panglima TNI, Puspom TNI, dan Irjen TNI akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh keterangan lebih jauh dan menindaklanjuti untuk menemukan oknum-oknum yang terkait dengan persoalan ini," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen MS Fadhilah kepada Kompas.com, Senin (18/12/2017).
Jika terbukti ada kesalahan yang dilakukan oleh oknum prajurit, TNI akan menindaklanjutinya sesuai hukum yang berlaku.
Fadhilah menegaskan, pada dasarnya tidak ada biaya operasional yang dibebankan kepada institusi/kelompok atau siapapun pada acara-acara yang melibatkan Paspampres.
"Semua kegiatan sudah di tanggung negara," ujar Fadhilah.
Fadhilah mengimbau semua pihak untuk melapor jika ada oknum TNI atau pihak mana pun yang mengatasnamakan Paspampres, meminta bayaran untuk acara yang dihadiri Presiden atau Wakil Presiden.
"Mohon melaporkan kepada kami atau institusi Paspampres guna pencegahan terjadinya penyimpangan," ujar Fadhilah.
