Berita Banjarmasin

Endarto Sebut Pemprov Kalsel Tak Mendadak Mencabut Izin IUP PT Sebuku Group

Beberapa saksi fakta kembali dihadirkan dalam Sidang lanjutan gugatan kepada Gubernur Kalsel dari PT Sebuku Group

Endarto Sebut Pemprov Kalsel Tak Mendadak Mencabut Izin IUP PT Sebuku Group
banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Sidang lanjutan Gugatan PT Sebuku Group kepada Gubernur Kalsel terkait keputusan pencabutan IUP PT Sebuku Group, di PTUN Banjarmasin, Kamis (17/5/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Beberapa saksi fakta kembali dihadirkan dalam didang lanjutan gugatan PT Sebuku Group kepada Gubernur Kalsel terkait keputusan pencabutan IUP PT Sebuku Group, di PTUN Banjarmasin, Kamis (17/5/2018).

Sidang yang dipimpin oleh Hakim ketua, Retno menghadirkan Saksi fakta tergugat yakni, Erfan dari LSM di Pulau Laut, Dan Endarto bidang pelayanan perizinan dari dinas ESDM Prov Kalsel.

Dalam berjalannya sidang terpantau, hakim Retno menanyakan ke saksi soal berapa IUP yang ada di Kotabaru. Dijelaskan Endarto bahwa di pulau laut, ada tujuh IUP, untuk mineral satu, dan untuk bantuan delapan IUP.

"Ini setelah dievaluasi dan pengakhiran serta pencabutan IUP di sana, setelah pelimpahan kewenangan pengelolaan UU 23 tentang Pemerintahan Daerah," kata dia.

Baca: Resmi, Ini Jadwal Rekrutmen dan Seleksi CPNS 2018 dari KemenPAN RB

Baca: Polda Kalsel dan Tiga Polda Lain di Indonesia Resmi Naik Menjadi Tipe A

Dalam melakukan penjelasan, Endarto menggunakan proyektor ke pada majelis.

Dia juga menjelaskan bahwa untuk PT Sebuku Tanjung Coal (STC) di lokasi Kotabaru bahwa tidak untuk STC baru land clearing atau pembebasan lahan, dan belum ekplorasi.

Gugum selalu kuasa hukum PT Sebuku Group, menanyakan ke Endarto kenapa sampai IUP dicabut.

Endarto menjawab bahwa tidak serta merta Pemrov melakukan pencabutan dan dijelaskan Endarto bahwa prosesnya panjang dan sudah melalui tahap kajian yang lama.

Baca: Rekrutmen dan Seleksi CPNS Dibuka 27 Juni 2018, Pengumuman Formasi Mei Ini

Baca: Naik Status Menjadi Tipe A, Polda Kalsel Bakal Dipimpin Kapolda Berpangkat Irjen

"Jadi proses untuk mencabut izin itu, bukan kontek ESDM saja tapi konteks yang lebih luas, termasuk dengan DPRD di Kotabaru yang menjelaskan. Sebab dari kajian dan flashback dan melalui rapat koordinasi dan juga memantau langsung ke lapangan pada Oktober 2017. Kita melakukan koordinasi lagi sampai pada akhirnya IUP Itu dicabut. (banjarmasinpost.co.id/huda).

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help