CPNS 2018

Giliran Pegawai Swasta Direkrut Jadi ASN, Menpan-RB Sebut untuk Isi Jabatan Eselon I dan II

Adapun jabatan yang bisa diisi kalangan swasta tersebut bisa eselon satu maupun eselon dua.

Giliran Pegawai Swasta Direkrut Jadi ASN, Menpan-RB Sebut untuk Isi Jabatan Eselon I dan II
KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMA
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin saat diwawancarai di Jakarta, Rabu (14/11/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah berencana membuka rekruitmen pegawai swasta atau kalangan profesional masuk ke birokrasi pemerintah. Jika tak ada aral melintang, rencana ini akan mulai direalisasikan tahun depan.

Mengutip Kontan.co.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin mengatakan, saat ini rencana tersebut masih dalam tahap pembicaraan. Adapun jabatan yang bisa diisi kalangan swasta tersebut bisa eselon satu maupun eselon dua.

"Mungkin saya rasa tahun depan ya, bukan tahun ini. Karena anggarannya sudah dikunci," kata Syafruddin di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Baca: Formasi CPNS 2018 untuk Kalsel Bakal Banyak Lowong, Kemenpan Bidik Dua Opsi

Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq menambahkan, pemilihan pegawai dari swasta akan dilakukan seleksi ketat agar mendapatkan orang-orang yang terbaik.

Tujuan kebijakan ini guna menciptakan fleksibilitas dalam birokrasi. Dengan membuka peluang bagi pegawai di luar pemerintahan diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang kompetitif.

Baca: Tes CAT CPNS 2018 Banyak Gagal, Menpan Coba Cari Solusi, BKN: Tak Ada Penurunan Passing Grade

"Kami mencari dan merekrut talenta-talenta terbaik dari manapun, yang tidak bisa diisi dari dalam akan diisii dari luar," kata Taufiq di kesempatan yang sama

Ia menambahkan, pegawai swasta yang menjadi kriteria antara lain harus memiliki keahlian tinggi yang tidak dimiliki dalam birokrasi pemerintahan. Nantinya akan direkrut melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dengan sistem kontrak.

Baca: Warga Berhamburan ke Luar Rumah, Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Bali Hingga Lombok

Saat ini, pemerintah tengah melakukan kebijakan percepatan reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan kelas dunia. Sebab, kata Taufiq, negara-negara lain di ASEAN sudah sangat gencar melakukan perubahan-perubahan di sistem birokrasinya. (Umi Kulsum)

Hai Guys! Berita ini ada juga di KOMPAS.com

Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved