Pilpres 2019

Penjelasan Resmi Kemendagri Soal Polemik KTP El WNA, Pastikan Tak Dapat Memilih di Pilpres 2019

Penjelasan Resmi Kemendagri Soal Polemik KTP El WNA, Pastikan Tak Dapat Memilih di Pilpres 2019

Penjelasan Resmi Kemendagri Soal Polemik KTP El WNA, Pastikan Tak Dapat Memilih di Pilpres 2019
(Kompas)
Blangko KTP elektronik yang diperoleh dari transaksi dalam jaringan, yakni melalui Tokopedia. Blangko itu pun teridentifikasi telah dilakukan personalisasi, salah satu tahap proses pencetakan data di dalam chip KTP-el. Per Jumat (30/11/2018), Tokopedia telah menindak lanjuti penjual itu setelah menerima laporan Kompas. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penjelasan Resmi Kemendagri Soal Polemik KTP El WNA, Pastikan Tak Dapat Memilih di Pilpres 2019

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Fakrullah mengatakan selama ini tidak ada masalah warga negara asing (WNA) memiliki KTP elektronik di Indonesia.

Kepada Tribun, dia menjelaskan sudah banyak WNA yang memiliki KTP el, mengingat aturan Adminduk sudah diterapkan pada 2006 lalu dan tidak pernah bermasalah. "WNA punya KTP elektronik sudah banyak dan tidak masalah kok," jelas dia saat dihubungi, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Kendati demikian, dia menegaskan tidak ada dari WNA tersebut dapat melakukan pencoblosan dalam setiap agenda politik tahunan baik Pilkada maupun Pilpres 2019.

Baca: Live Supersoccer TV! LINK Live Streaming Garuda Select Vs Gillingham FC U-17 di Inggris Rabu (27/2)

Baca: Reaksi Al Ghazali Lihat Tangis Ahmad Dhani, Putra Maia Estianty Rayakan Ultah Putri Mulan Jameela

Baca: Jadwal Real Madrid vs Barcelona El Clasico Leg Kedua Semifinal Copa Del Rey Malam Ini

Pasalnya, dalam KTP tersebut, jelas tertulis warga negara dari negara asalnya. "Tidak bisa mereka memilih. Kan sudah tertulis kewarganegaraannya, misal dari China, dari Malaysia atau dari mana? Itu kan tidak diperbolehkan mencoblos," lanjutnya.

Syarat memiliki KTP elektronik dari Indonesia sesuai dengan aturan adalah, harus 17 tahun dan atau sudah menikah dan harus memiliki izin tinggal tetap dari Imigrasi setempat.

KTP yang didapat pun tidak seumur hidup sebagaimana yang tertulis untuk warga negara Indonesia. "Tidak akan seumur hidup. WNA yang punya KTP, masa berakhirnya sesuai dengan izin tinggal dari Imigrasi. Misalnya dapat izin hanya satu tahun atau tiga tahun, ya sesuai saja," katanya.

KTP yang dimiliki WNA, lanjut Zudan, dapat digunakan oleh WNA untuk mengurus perbankan, pajak dan juga fasilitas kesehatan. Pokok pentingnya, untuk pendataan warga negara asing yang tinggal di Indonesia selama ini.

Baginya, hal tersebut penting untuk menyamai administrasi kependudukan seperti halnya negara-negara maju lainnya. "Kita mau data yang kita punya seperti pendataan di negara-negara maju lainnya lho. Masa manual terus?" ucapnya.

Pasangan calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Maaruf Amin dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bakal mengikuti acara Debat yang digelar KPU RI.
Pasangan calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Maaruf Amin dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bakal mengikuti acara Debat yang digelar KPU RI. (Instagram @KPU_RI)

Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Aziz menegaskan tidak ada warga negara asing (WNA) yang memiliki KTP elektronik tidak akan masuk di dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. "Tidak. Tidak ada WNA yang bisa masuk ke DPT," tukasnya.

Halaman
123
Editor: Rendy Nicko
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved