Berita Banjar

Bawaslu Banjar Simpulkan Pertemuan H Saidi Mansyur Cs di Beruntungbaru Langgar Administratif Pemilu

Bawaslu Banjar Simpulkan Pertemuan H Saidi Mansyur Cs di Beruntungbaru Langgar Administratif Pemilu

Bawaslu Banjar Simpulkan Pertemuan H Saidi Mansyur Cs di Beruntungbaru Langgar Administratif Pemilu
Dok Bawaslu untuk BPost Group
Sidang di Bawaslu Provinsi Kalsel terkait temuan Bawaslu Banjar atas dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan petinggi Nasdem Kalsel dan Kabupaten Banjar. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Bawaslu Kabupaten Banjar sudah menyampaikan kesimpulannya kepada majelis hakim Bawaslu Provinsi terkait temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada 12 Februari 2019 lalu, terlapor adalah petinggi Partai Nasdem Kalsel dan Kabupaten Banjar.

Isi kesimpulan bahwa para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.

Para terlapor terdiri dari Ketua DPW Partai Nasdem Kalsel, H Guntur Prawira, Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Nasdem Kabupaten Banjar, H Saidi Mansyur yang juga Wakil Bupati Banjar, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, Bendahara DPD Partai Nasdem Kabupaten Banjar yang juga anggota DPRD Banjar, Abdussaman, Wakil Ketua Bidang OKK DPD Partai Nasdem Kabupaten Banjar, M Safwani. Sedangkan penemu adalah lima komisioner Bawaslu Banjar.

Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Banjar, M Syahrial Fitri mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sidang administratif yang telah dilaksanakan terhadap Temuan Dugaan PelanggaranAdministratif Pemilu yang diaukan penemu sebagaimana tertuang di dalam surat Nomor 006/K.KS-02/PM.05.02/II/2019.

Baca: Live Streaming Sidang Perdana Ratna Sarumpaet via Live iNEWS TV dan Metro TV, Atiqah Hasiholan Hadir

Baca: Protes Bruno Mars Saat 2 Lagunya Dibatasi KPID Jawa Barat, Sempat Sebut Ed Sheeran

Baca: Foto Masa Lalu Luna Maya dan Syahrini Berteman Sejak 2012 Sebelum Inces Menikahi Reino Barack

Baca: Dekati Ayu Ting Ting, Kriss Hatta Malah Pilih Luna Maya Saat Pernikahan Syahrini dan Reino Barack

“Kami tetap berpendirian pada dalil-dalil yang telah disampaikan, bahwa kegiatan H Mansyur dan H Saidi Mansyur beserta rombongan dari Partai Nasdem Nomor Urut 5 (lima) dihalaman rumah kader Partai Nasdem RT.02 Desa Pindahanbaru Kecamatan Beruntungbaru adalah salah satu bentuk metode kampanye yakni pertemuan tatap muka sebagaimana ketentuan pasal 275 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” katanya, Kamis (28/2).

Dia menjelaskan, pertemuan tatap muka tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, tentu saja kegiatan ini telah melanggar pasal 29 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dinyatakan, bahwa Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atauKPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atauBawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

Jumlah peserta juga melampaui kapasitas jumlah tempat duduk yang disediakan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat 3 huruf a Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Bawaslu Banjar menolak semua dalil yang dinyatakan pihak terlapor, karena pihak terlapor menurut penemu tidak cukup bukti atau kurangnya alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil terlapor yakni bahwa tidak adanya keterangan saksi dari pihak terlapor yang menyatakan kegiatan dilaksanakan pada Jumat 1 Februari 2019 oleh H Mansyur dan H Saidi Mansyur beserta rombongan dari Partai Nasdem Nomor Urut 5 (lima) di halaman rumah kader Partai Nasdem RT 02 Desa Pindahanbaru Kecamatan Beruntungbaru, atas dasar undangan silaturahmi oleh warga setempat.

"Keterangan yang disampaikan secara tertulis oleh pihak terlapor dalam surat nomor 01/JT/II/2019 Perihal jawaban terlapor atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu oleh Penemu, point satu menyatakan dikarenakan antusias warga yang sangat besar maka tempat duduk yang disiapkan kurang, dan itu diluar prediksi perkiraan dari pengundang silaturahmi. Keterangan ini menurut kami adalah salah satu bentuk pengakuan terlapor yang melegitimasi dalil penemu berkenaan dengan ketentuan pasal 28 ayat 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum," ujarnya.

Baca: Kesaksian Imam Masjid Istiqlal Terkait Pernikahan Syahrini dan Reino Barack, Mantan Luna Maya

Halaman
12
Penulis: Hasby
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved