DPRD Akan Kaji Mendalam Soal Tunjangan Tenaga Medis Yang Tak Dibaya dari September 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Tunjangan Tempat Bertugas bagi Tenaga Medis di wilayah Kotabaru, sudah sekitar 7 bulan tak dibayarkan sejak September 2018 lalu.

Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah, Selasa (26/3/2019) mengatakan, sesuai dengan perkataannya sebelumnya, dia telah mengeluarkan rekomendasi agar eksekutif segera menyelesaikan itu. Selain itu, komisi 3 juga akan mengawal terkait hak-hak tenaga medis yang ada di Kotabaru.

Dia juga tak mengira, ada permasalahan seperti itu. Sebab, laporan dianggap clear saja pada saat rapat anggaran. Sehingga semuanya dianggap sudah berjalan sebagaimana mestinya.

"Contohnya saja, eksekutif menyampaikan LKPJ tadi malam, juga tidak ada berbicara kendala. Kan tidak ada," katanya.

Padahal, hak mereka itu harusnya selalu rutin diterima. Namun, Pemerintah dalam hal ini Dinas terkait yakni Dinas Kesehatan, belum membayarkan tunjangan mereka.

Hak tenaga medis berbulan-bulan tak dikeluarkan. Bahkan, mereka sudah melayangkan surat ke Bupati Kotabaru, namun tak ada respon hingga akhirnya melaporkannya ke dewan. Tenaga medis itu, menuntut agar hak mereka dipenuhi dan segera diselesaikan.

Sebab itu, jajarannya nanti akan membahas persoalan itu saat ada pandangan fraksi-fraksi. Sebab, semuanya sudah berjuang agar tenaga medis yang ada di Kotabaru, betah dan tidak hengkang dari daerah Bumi Saijaan ini.

"Dalam 30 hari kedepan, kami punya waktu untuk melakukan kajian mendalam dan akan dituangkan dalam surat keputusan DPRD sebagai masukan untuk pemda," katanya.

Pada Senin (15/3/2019) lalu, di ruang rapat DPRD Kotabaru, sempat hearing (dengar pendapat) antara Pemerintah Kotabaru, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kotabaru dan Ikatan Doktet Gigi Kotabaru. Tunjangan tenaga medis ini ternyata sudah lama sekali tak dibayarkan.

(banjarmasinpost.co.id/man hidayat)