Menkopolhukam Gelar Rakor Karhutla, Ancaman El Nino Harus segera disigapi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Rapat Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus dilakukan. Termasuk Selasa (7/5/2019) kembali dilakukan rapat koordinasi lintas sektor ini di Pemerintah Provinsi.

Kali ini hadir langsung, Asisten Deputi, Pengedalian keamanan kebakaran dan lalulintas Polhukam RI, Brigjen Bambang Soegeng SH MH.

Dia menyampaikan kepada para Kapolres dan Dandim di Kalsel untuk daaerahnya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, karena kebakaran hutan dan lahan ini akan menimbulkan dampak sosial ekonomi dan kesehatan. Jangan sampai kembali seperti di tahun 2015 yang parah.

Baca: Meski Gagal, Caleg ini Legowo Terima Kekalahan, Kapolres Kotabaru Apresiasi Pemilu Lancar

Baca: Jadwal Buka Puasa Wilayah Jakarta Bogor Bandung & Surabaya Ramadhan 1440 H/ 7 Mei 2019

Baca: PPDB Online SMPN Bakal Dibuka Juli, Ada Lima Zonasi yang Ditetapkan

Hal ini harus dicepat dicegah dan diantsipasi sebab, dari data BMKG sudah menyebutkan El Nino Moderat akan terjadi pada bulan Desember 2019 dan terjadi El Nino lemah Mei 2019 ini.

"Artinya diprediksi musim kering akan lebih kering dibandingkan tahun 2017 dan 2019," kata Brigjen Bambang Soegeng di Aula rapat Maksid Setdaprov Banjarbaru, Selasa (7/5/2019).

Disebutnya dari evaluasi yang ada, tsrangkum ada sebanyak 16 daerah di Indonesia yang rawan kebakaran hutan dan lahan."Termasuk di Kalimantan Selatan ini satu di antara 16 Provinsi yang rawan Karhutla," kata dia.

Kalsel perlu diwaspadai, karena dari titik hotspot ini banyak sepanjang tahun 2018 silam, terjadi 946 kali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan 727 titik panas (hotspot).

Dijelaskan dia bahwa ada dilaporkan sebanyak 9.902 lahan gambut yang terbakar.

Diuraikannya, dari rekapitulasi Karhutla Nasional 2015-2018 ada sebanyak 59 perusahaan yang dicabut izin karena terindikasi pembuatan dan 115 teguran tertulis.

"Khusus di 2018 ini pengawasan izin ada sebanyak 136 izin 42 perusahaan, sanksi administrasi sebanyak 8 kasus, penegakan hukum pidana 8 kasus, dan penegakan hukum perdata 13 kasus," kata dia.

Sementara itu, Kepala BPBD Kalsel, Wahyuddin menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan satu bencana yang di soroti serulius oleh negara karena asap ya itu mengganggu negara tetangga Sehingga secara politik itu mengggu pemerintahan.

"Karena itu banyak kementerian yang membuat program Termasuk di bidang Politik hukum dan ham termasuk didalamnya mengevaluasi dan Monitoring hal ini," kata Wahyuddin.

Baca: Bentuk Satgas, Polres Banjarbaru Bubarkan Aksi Balap Liar di Murdjani

Baca: Stand Kuliner di Pasar Wadai Ramadan ini Sajikan Olahan Daging Kambing Khas Timur Tengah

Dijelaskan Wahyuddin, memang dilihat tahun 2017 kasus kejadian Hot spot sangat minim karena dibantu dengan hujan, dan di 2018 ini naik, sehingga potensi ini harus diantisipasinya.

Bahkan bukan ini sudah dilaporkan sudsh ada." Kemarin kami ambil anang anang penetapan siaga darurat karhutla itu per satu mei. Namun karena dengan adanya hujan deras kita undur dulu ke satu Juni," kata dia. (banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)