Pertamina Terpukul Elpiji

KENAIKAN harga jual liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji kemasan 12 kilogram di awal tahun ini, benar-benar menyentak publik. Bukan saja hanya karena keputusan yang dianggap tiba-tiba, tapi juga karena seolah-olah hal itu tak diiringi langkah untuk meng-counter akibatnya. Misalnya, mulai beralihnya konsumen ke gas tabung 3 kilogram.

Banyak hal yang perlu dicermati atas kenaikan harga tersebut. Yang paling kentara tentu seakan tak ada koordinasinya antara Pertamina dan pemerintah, serta timing diberlakukannya keputusan itu.

Dinaikkannya harga elpiji kemasan tabung 12 kg bermula dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan pemeriksa menyebut ada kerugian dari usaha tersebut, karena harga jual yang rendah.

Wakil Presiden Komunikasi Perusahaan Pertamina Ali Mundakir mengatakan, kenaikan harga itu dilakukan untuk menekan kerugian bisnis elpiji 12 kg, yang rata-rata Rp 6 triliun per tahun.

Kondisi itu seolah menjadi paradoks dengan capaian Pertamina selaku BUMN yang amat populer di negeri ini. Paradoks itu misalnya, bahwa sesungguhnya Pertamina adalah pemain tunggal di bisnis ini, sehingga tentunya bisa menggenjot profit dari usahanya yang lain.

Oleh karena itu, tentu kita perlu bertanya, apa hebatnya mendapat untung jika profit tersebut naik sepenuhnya karena menaikan harga elpiji yang Pertamina putuskan sendiri.

Paradoksal itu bertemu pula dengan prestasi Pertamina yang mencatat rekor laba dan masuk Fortune 500. Belum lagi dengan proyek prestisius membangun Pertamina Tower untuk menjadi gedung  tertinggi di Indonesia.

Kini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah bicara menyikapi kenaikan tersebut. Tak perlu kita membawa masalah ini ke ranah politis. Abaikan saja suara sumbang bahwa ini semata untuk mendongkrak partai penguasa atau keuntungan kelompok tertentu. Bahwa ini tahun politik, mari kita aminkan. Dan inilah yang mungkin luput dari perhatian Pertamina saat menaikkan elpiji yang tentu amat mungkin menjadi bola liar.

Belum lagi soal beralihnya masyarakat ke elpiji 3 kg yang bisa memicu gejolak ketika demand lebih tinggi dari supply. Pertamina, seperti kata Presiden, patut meninjau ulang keputusannya. Termasuk pula bisa menjelaskan ke publik alasan lebih riil atas keputusan itu, sekaligus harusnya ini jadi momentum bagi mereka untuk berbenah. Siapa tahu, banyak inefisiensi dari usaha yang mereka jalankan. (*)