Khusus Rumah Tangga Miskin

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEBANYAK tujuh kabupaten/kota di Kalsel, mendapatkan kucuran dana program keluarga harapan (PKH) yang berasal dari Kementerian Sosial. Program PKH ini diperuntukkan bagi pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan pendidikan anak SD dan SMP untuk keluarga sangat miskin.

“Penyaluran dana program PKH ini dimulai sejak 2008 lalu. Penerimanya rumah tangga sangat miskin (RTSM),” jelas Drs Achmad Noor Iskandar, Kabid Bantuan Sosial Dinas Sosial Kalsel, Jumat (2/5/2014).

Menurut Iskandar, lokasi yang mendapatkan kucuran dana PKH, yakni Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tanahlaut, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Balangan.

Dinas Sosial Kalsel tak sematamata mengambil data Badan Pusat Statistik (BPS) atau dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Soalnya, ini untuk mengantisipasi ketidakakuratan data warga sangat miskin yang akan menjadi sasaran dana PKH dari Kementerian Sosial.

Dijelaskannya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), mencari data warga sangat miskin sebagai calon penerima dana PKH. Selanjutnya, data dari TKSK tersebut disampaikan ke dinas sosial kabupaten/kota setempat.

“Data tersebut harus sepengetahuan dari bupati atau wali kota setempat sebelum disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi Kalsel. Dari dinas sosial Kalsel selanjutnya dikirim ke Kementerian Sosial,” kata Iskandar.

Ditambahkan dia, data tersebut akan diverifikasi oleh tim pendamping dari Dinas Sosial Kalsel, agar penerima dana PKH tersebut benar-benar orang yang berhak. Ibu hamil dan siswa itu benar-benar dari keluarga miskin.

“Kita tak ingin nanti ada keluhan atau protes, anak orang mampu atau ibu hamil dari keluarga orang kaya menerima kucuran dana PKH,” ucap Iskandar.

Kasus seperti ini, imbuh Iskandar, terjadi pada Bantuan Langsung Tunai (BLT). Gelombang protes dari para penerima BLT terjadi, karena banyak dari keluarga orang kaya. Bercermin dari kasus BLT tersebut, jangan sampai terjadi pada penerima dana PKH. “Kita tak ingin penerima dana PKH itu banyak salah sasaran, seperti kasus dana BLT,” tegasnya.

Menurut Iskandar, tim pendamping di kabupaten/kota se-Kalsel, minimal berpendidikan D-3 dan sebagian besar sarjana. “Ini menyangkut masalah kemampuan menjalankan tugas, menganalisa masalah, administrasi dan membuat pemecahan di lapangan. Makanya kita rekrut tenaga pendamping minimal berpendidikan D-3,” tukas Iskandar. (ogi)

Penerima Dana PKH dari Kementerian Sosial:
- Kabupaten Banjar
- Kabupaten Barito Kuala
- Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Kabupaten Tanahlaut
- Kota Banjarmasin
- Kabupaten Balangan

Besarnya Bantuan PKH:
- Rp 600 ribu hingga Rp 2.200.000 per tahun
- Bantuan tetap sebesar Rp 200 ribu
- Bantuan pendidikan SD/MI Rp 400 ribu
- Pendidikan SMP/MTS Rp 800 ribu
- Bantuan kesehatan ibu hamil/nifas, balita Rp 800 ribu

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalsel