Pertimbangan Politik

SIKAP Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menolak menaikkan harga BBM, sebenarnya berseberangan dengan kebijakannya selama ini yang dikenal menghitung betul anggaran negara. SBY dalam sejarahnya pernah menaikkan harga BBM sampai dua kali.

Menjadi aneh ketika anggaran negara sudah banyak tersedot untuk subsidi, dan SBY seolah-olah hanya diam saja dan cenderung main aman dengan menyerahkan kebijakan pada pemerintahan selanjutnya yang akan dilantik dalam hitungan bulan.

SBY selama ini dikenal rasional dalam soal subsidi BBM. Bahkan dia pun sempat mengeluarkan program baru Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai pengganti subsidi BBM. Demi ngotot menaikkan harga BBM, SBY mengeluarkan kebijakan BLT yang waktu itu dikritisi banyak pihak.

Pertanyaannya, mengapa sekarang SBY bergeming? Sepertinya pertimbangan politik lebih banyak menjadi alasan dalam hal ini.

SBY seolah sedang ingin memberikan pelajaran kepada PDIP yang selama ini giat mengkritisi kebijakannya menaikkan harga BBM, juga kritis terhadap kebijakan-kebijakan lainnya. Ini menandakan SBY memang tak bisa melepaskan kerangka negara dari kerangka pembagian kekuasaan dan partai politik. Ini mungkin efek dari jabatan Presiden SBY yang merangkap sebagai Ketua Umum Parpol.  PDIP selalu menolak setiap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang diusulkan SBY.

Penegasan SBY bahwa dia tidak mau kebijakannya diintervensi oleh siapa pun menjadi bukti nyata bahwa dia membagi negara ini menjadi negara dua, negara presiden sekarang dan negara presiden yang akan datang. Sikap mengkontak-kontakkan ini melunturkan sikap kenegarawanannya yang dia junjung selama ini. Presiden terpilih Jokowi jelas tidak punya kekuatan apa-apa untuk mengintervensi. Kalau bicara soal kekuatan parlemen, toh dari dulu parlemen selalu kritis.

SBY, seorang pribadi yang terkadang terlihat konsisten dan pro-rakyat, tapi di lain kesempatan mudah kehilangan sikap kenegarawanannya karena faktor-faktor politik dan luka lama. Semoga di akhir masa jabatannya, SBY dapat membuktikan sekali lagi keberpihakannya pada rakyat, bukan pada partai politik tertentu. (*)