CPNS Selalu Menggoda

TAHUN 2014 ini, pemerintah kembali membuka lowongan kerja di sejumlah instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ibarat gadis cantik, lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selalu menarik perhatian, hingga banyak yang berbondong-bondong melamar. Dari catatan panitia seleksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, hingga Sabtu (6/9) jumlah pendaftar sebagai peserta CPNS 2014 yang mendapatkan nomor regristasi tercatat mencapai 829.000 orang dan baru 170 instansi yang sudah membuka lowongan CPNS 2014.

Dari tahun ke tahun jumlah PNS di Indonesia juga relatif bertambah. Badan Pusat Statistika mencatat jumlah PNS pada 2009 sebanyak 4.524.205 orang, 2010 (4.598.100 orang), pada 2011 (4.570.818 orang) dan pada 2012 sebanyak 4.467.982 orang.

Ya, menjadi CPNS memang selalu menggoda karena menjadi salah satu pekerjaan yang didambakan pencari kerja di Indonesia. Rata-rata alasannya sederhana namun masuk akal. Mereka ingin jaminan hidup yang lebih baik, juga masa depan yang tenang lantaran ada mendapat uang pensiun. Selain itu, sejumlah tunjangan juga menanti baik bagi dirinya maupun keluarga mereka.

Kemudahan lain akan dirasakan misalnya menunjang kehidupan PNS seperti mendapatkan kredit perumahan atau kredit kendaraan. Biasanya juga ada beasiswa bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Dengan menjadi PNS bahkan tak akan takut kehilangan pekerjaan selama Republik Indonesia masih berdiri.

Bukan hanya itu, PNS juga bisa dikatakan aman dan nyaman dalam bekerja. Aman karena ada jaminan dan nyaman lantaran tugas dan tanggung jawabnya sudah jelas. Mereka tinggal menjalani pekerjaan dengan baik dan nyaris tidak perlu berpikir keras, karena semua sudah jelas tertuang dalam peraturan pemerintah.

Tak heran bila kemudian banyak anekdot mengalir kepada PNS. Selain tugas dan tanggung jawab sudah jelas, anggaran untuk pekerjaan mereka juga sudah ada. Dalam satu tahun anggaran, dana APBN atau APBD harus terserap habis. Jadi kalau tidak habis, anekdotnya bisa dikatakan ada yang salah dalam penyelenggaraannya. Untuk itu, di sisa tahun anggaran biasanya banyak dana menggelontor untuk merampungkan program.

Di beberapa daerah, PNS juga cukup nyaman dalam bekerja. Jika tidak melakukan pelanggaran yang amat berat, mereka masih bisa bekerja dan yang penting masih mendatapkan gaji. Sebaliknya jika melanggar seperti bolos, di beberapa daerah masih ada toleransi. Paling hanya kena sanksi administrasi seperti penundaan kenaikan pangkat. Namun, bagi yang kena kasus tersebut sepertinya tidak masalah lantaran tetap mendapat gaji dan berstatus PNS.

Melihat potensi besar PNS, sebaiknya pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengoptimalkan kinerja mereka. Di masa mendatang, tuntutan masyarakat yang makin dinamis harus bisa dijawab PNS dengan lebih fleksibel dan juga kreatif. Tak boleh ada lagi kekakuan dalam melayani serta dengan alasan yang terbatas apalagi anggaran belum turun.

Banyak cara bisa dilakukan meski anggaran belum turun, salah satunya dengan selalu membuka komunikasi dengan masyarakat yang menjadi bagian dari program pemerintah. Jalinan komunikasi yang baik setidaknya akan mampu memecahkan kebuntuan masalah keuangan dengan beragam caranya. Bisa dengan partisipasi masyarakat atau dengan  melakukan sosialisasi tanpa harus mengeluarkan dana besar dan mungkin cukup dengan dana yang ada di kas daerah.

Jadi, berpikir inovatif serta luwes dalam menjalankan roda pemerintahan sudah harus menjadi bagian dari itikad para PNS agar program berjalan lancar dan masyarakat merasa diuntungkan dengan program yang dilaksanakan. (*)