SBY Setuju Pilkada Langsung

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan yang mengejutkan, terkait Rancang Undang Undang Pilkada yang saat ini tengah hangat menjadi perbincangan di masyarakat. SBY ternyata lebih memilih Pilkada langsung, sebagaimana yang sudah berjalan selama 10 tahun ini.

Bagi pendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, pernyataan SBY itu sangat melegakan karena secara terang-terangan berarti menolak pilkada melalui DPRD.

Pandangan SBY ini yang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mengakhiri spekulasi sikap partai ini. Di luaran, sikap beberapa eksponen Demokrat adalah mendukung pilkada melalui DPRD. Ini terlihat dari pernyataan-pernyataan mereka yang sejalan dengan sikap Koalisi Merah Putih.

Dengan pernyataan SBY itu kita bisa mengerti bahwa pernyataan eksponen Demokrat yang menghendaki pilkada melalui DPRD adalah sikap pribadi, bukan sikap partai. Berdasarkan apa yang teramati, SBY adalah tokoh sentral partai yang bisa menentukan merah dan hijaunya arah partai. Oleh karenanya, kita yakin tidak ada elite Demokrat yang berani berlawanan sikap dengan SBY.

Pernyataan itu menandakan bahwa SBY adalah tipe pemimpin yang tidak grusa-grusu. Semua dihitung dengan cermat, matang, dan sabar. Bila SBY hanya mementingkan sikap emosional, maka ia mungkin terbawa arus agar pilkada melalui DPRD teralisasi dalam UU Pilkada. Hitung-hitungannya adalah bisa menguasai daerah secara merata walaupun di tingkat nasional kalah. Kita tidak menyebutnya sebagai sebuah balas dendam atas kekalahan, namun lebih sebagai upaya untuk mencapai kekuasaan sebagaimana fitrah dari parpol.

Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini parpol-parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, berubah sikap dan menginginkan agar pilkada dipilih oleh DPRD. Partai Demokrat kali ini harus tidak lagi dihitung sebagai parpol yang mendukung pilkada tidak langsung. Otomatis peta pertarungan di DPR juga berubah. Pilkada langsung  selama ini hanya didukung Fraksi PDIP, PKB, dan Partai Hanura.

Dalam salah satu pandangannya SBY menilai, ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang tengah dijalankannya. Ini juga segaris dengan sistem presidensial, presiden dipilih secara langsung.

Berbeda dengan sistem parlementer. Pemimpin, apakah perdana menteri atau jabatan yang setara, dipilih oleh parlemen karena rakyat memilih parlemen. Atas alasan itu, SBY ingin sistem yang telah berjalan sejak era reformasi tersebut dapat terus dijalankan. Ia pun mengingatkan perlunya menjaga sistem yang lahir dari alam demokrasi tersebut.

Mungkin pilkada langsung memang banyak kekurangan, salah satunya soal politik uang. Tetapi itu tidak menghilangkan realitas bahwa pilkada langsung memberi hak rakyat secara penuh untuk memilih pemimpinnya sendiri. Jadi sekarang tinggal bagaimana agar pilkada langsung berlangsung secara baik, hingga menghasilkan pemimpin yang baik pula. (*)