Gema ALA dan Abas Menguat

FORUM Bersama (Forbes) Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh akan mengagendakan pembicaraan tentang rencana pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan provinsi Aceh Barat Selatan (Abas). “Soalnya, ini juga aspirasi masyarakat di Aceh,” kata Ketua Forbes, M Nasir Djamil SAg di Jakarta.

Ya, pembicaraan tentang pemekaran atau pembentukan provinsi ALA dan Abas, kali ini akan sangat berbeda dengan periode lima tahun lalu. Dalam periode ini, gaungnya akan sangat menguat, khususnya di parlemen.

Seperti dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Persiapan Pemekaran Provinsi ALA (KP3 ALA), Burhan Alpin, masyarakat kawasan pedalaman Aceh telah “mengirimkan” wakilnya ke Senayan melalui Pemilu Legilatif 9 April 2014 lalu. Salah satu pesan penting dari keterpilihan mereka ke Senayan adalah untuk memperjuangkan pemekaran provinsi ALA dan Abas. Ini periode terpenting dari wakil-wakil rakyat dari Aceh dalam rangka mewujudkan pemekaran provinsi di Aceh. Kita akan mengawal secara serius peran dan perjuangan mereka selama di Senayan.”

Wakil rakyat Aceh di Senayan periode 2014-2019 berjumlah 17 orang. Terdiri atas 13 anggota DPR RI dan empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dari jumlah tersebut, lima orang berasal dari kawasan tengah-tenggara dan barat-selatan, yaitu Tagore Abubakar (PDI-P), Salim Fakhri dan Firmandez (Partai Golkar), Muslim Ayub (PAN), serta Irmawan (PKB). Sedangkan di DPD, ada Rafli Kande yang berasal dari Aceh Selatan.

Muslim Ayub berharap, pihaknya harus objektif menilai bahwa pembangunan di daerah pedalaman Aceh dan sangat timpang, dan itu harus dipacu dengan cara memekarkannya. Ini semata-mata untuk mempercepat kesejahteraan rakyat.

Pandangan senada diutarakan Ir Tagore Abubakar. Katanya, rakyat kawasan pedalaman tengah dan tenggara maupun barat-selatan Aceh akan lebih mudah mencapai kemajuan dan kesejahteraannya apabila dimekarkan menjadi dua provinsi. Semua kita bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Salah satu caranya adalah melalui pemekaran.

Kekuatan dorongan untuk melahirkan provinsi ALA dan Abas sering turun naik. Tapi, sekarang tampaknya memang lebih kuat walau usaha untuk meredam semangat itu juga sangat serius.

TAF Haikal, seorang tokoh muda dari barat selatan Aceh pernah mengatakan, “Yang menyebabkan isu ini berkembang lagi, juga tidak lepas dari isu-isu ketidakadilan terhadap daerah. Ini harus dicermati oleh Pemerintah Aceh. Tidak hanya menyangkut dana pembangunan yang kurang adil, tapi juga menyangkut kebijakan perpolitikan birokrasi di level provinsi.”

Seolah mengingatkan pemerintah Aceh yang dinilainya lalai, TAF Haikal berharap Aceh tidak mengabaikan aspirasi tersebut dan tidak serta merta tidak tertarik terhadap aspirasi yang berkembang. Aspirasi sekecil apa pun hendaknya disikapi secara bijak.

Yang jelas, kalaupun dimekarkan nantinya, harapan kita adalah masyarakat ALA dan Abas akan bernasib lebih sejahtera. Demikian pula, jika upaya pemekaran gagal, kesejahteraan mereka juga harus lebih baik. Mereka tak boleh merasa terpinggirkan seperti diingatkan Haikal tadi. Nah? (*)