ARB Minta Tindakan Tegas pada Presidium Dibicarakan di Munas
Keberadaan presidium inkonstitusional dan premanisme, perlu tindakan tegas, sebagian besar diambil tindakan tegas dan diusulkan dipecat
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID, BALI - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta permasalahan Presidium Penyelamat Partai Golkar dibahas dalam komisi. Komisi-komis itu dibentuk dalam Munas IX Golkar di Hotel Westin, Bali.
"Keberadaan presidium inkonstitusional dan premanisme, perlu tindakan tegas, sebagian besar diambil tindakan tegas dan diusulkan dipecat. Silakan dibahas di komisi," kata Ical di Hotel Westin, Bali, Selasa (2/12/2014).
Ical mengingatkan mengenai kebebasan yang tidak identik dengan demokrasi. Ia menyebut demokrasi memiliki aturan main yang jelas di mana jika berada di partai poltik mengacu kepada AD/ART.
"Kebebasan tidak ada aturan main bahkan cenderung menghalalkan segala cara. Pembentukan presidium tidak diatur dalam AD/ART," tuturnya.
Demokrasi, kata Ical, juga dilakukan secara akal sehat secara rasional. Hal itu berbeda dengan kebebasan.
"Melakukan cara yang tidak masuk akal tidak rasional sebagai rujukan perilaku premanisme. Anarkisme dan Premanisme, bukan ciri kader Golkar," katanya.
