Krisis (Karakter) Pemimpin Indonesia?

Oleh : Farid Zaky Y
Mahasiswa Magister Sains Administrasi Pembangunan Banjarbaru

"Bencana” barangkali masih enggan beranjak dari Tanah Air kita tercinta Indonesia. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, puting beliung masih menjadi agenda tahunan kita. Hal ini diperparah dengan bencana 'tsunami’ politik kita yang kian gaduh. Perseteruan elite politik kita dari hari ke hari kian bergulir seperti bola salju, menggelinding ke segala arah. Tentu rakyat lah yang menjadi korban dari ini semua. Bila kita cermati, sejatinya bencana tersebut berpusat pada satu hal, yaitu krisis kepemimpinan.

Inti atau karakter (roh) kepemimpinan adalah: kredibilitas, kejujuran, integritas, kebijaksanaan, dan pengorbanan. Karakter-karakter inilah yang menjadi pilar dan fondasi-fondasi utama kepemimpinan, sekaligus dasar di mana hubungan antara pemimpin dan pengikutnya (baca: rakyat) dibangun.

Kenneth Blanchard (2006) mengatakan, kepemimpinan dimulai dari dalam hati dan keluar untuk melayani mereka yang dipimpinnya. Perubahan karakter adalah segala-galanya bagi seorang pemimpin sejati. Tanpa perubahan dari dalam, tanpa kedamaian diri, tanpa kerendahan hati, tanpa adanya integritas yang kokoh, daya tahan menghadapi kesulitan dan tantangan, dan visi serta misi yang jelas, seseorang tidak akan pernah menjadi pemimpin sejati.

Tentu kita mafhum seorang pemimpin merupakan ujung tombak sebuah organisasi, baik besar maupun kecil. Pemimpin yang peduli terhadap rakyat dan bijaksana dalam mengambil keputusan memiliki peluang lebih besar untuk memajukan organisasi maupun negaranya, daripada pemimpin yang hanya sibuk mengurusi kepentingannya sendiri maupun golongan (partai)nya. Dengan kata lain, baik-buruknya seorang pemimpin sangat menentukan laju roda organisasi dan negara yang dipimpinnya.

Secara definitif, pemimpin merupakan pribadi yang memiliki kecakapan atau kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan (Kartono, 1994), Dalam konteks bernegara, seorang pemimpin haruslah sosok yang mampu mengejawantahkan apa yang diamanatkan Undang-undang dasar 1945, sebagai tujuan dari berbangsa dan bernegara. Memang, adalah sebuah keniscayaan mencari sosok pemimpin yang benar-benar mampu mengayomi yang dipimpinnya, terlebih dalam dunia politik, meski hal demikian tidaklah mustahil.

Waktu seperti berjalan lambat. Sementara itu, degup kekhawatiran masyarakat justru berpacu lebih cepat menyaksikan keadaan yang sedang berlangsung. Ya, perseteruan antara Polri dan KPK sedemikian banyak menyita energi bangsa ini. Semua orang berharap situasi lekas berganti menjadi lebih baik. Dua lembaga yang bertikai, semua orang yang kena getahnya, dan kehidupan pun menjadi gerah gara-gara “tontonan” yang menjemukan ini.

Namun, waktu seperti tak hendak beranjak. Kita sering mengatakan bahwa waktu akan mengubah keadaan, tetapi kali ini waktu seperti diam pada detik yang itu-itu juga. Kita semua gelisah dalam diam seraya menyaksikan para tokoh “berakrobat” melalui pernyataan dan juga pertanyaan (Kompas, 2014).

Presiden Joko Widodo memang pernah mengatakan agar masyarakat bersabar menunggu proses hukum yang sedang berlangsung pada perkara Polri dan KPK. Namun, lihatlah, di antara kesabaran itu kita juga menangkap kebingungan, kapankah ketegangan ini bakal usai?

Kebimbangan Presiden dalam membuat keputusan menyiratkan sebuah kegalauan kita akan pemimpin yang berkarakter. Tentu terlalu dini untuk melemparkan kecurigaan tersebut, karena masa kepemimpinan presiden kita tergolong masih sangat singkat. Tapi kecenderungan itu kian terungkap dari kegaduhan politik dewasa ini yang kian berliku dan dinamis.

Karakter Kepemimpinan

Karakter pemimpin dinilai akan memberi pengaruh bagi jalannya pemerintahan. Pada masa lalu, Soekarno menjadi sosok inspiratif bagi upaya membangun negara dan bangsa yang merdeka dan mandiri. Dia adalah pemimpin yang memiliki karakter kuat dan mampu melahirkan gagasan besar, terutama nasionalisme. Di masa kepemimpinannya, gagasan ekonomi berdikari berkumandang kuat sehingga ia dengan berani menyatakan “tidak” kepada Amerika Serikat.

Karakter yang tegas otoriter tercakup di dalam diri Soeharto. Dengan karakter tersebut, Orde Baru berhasil membungkam opini yang berseberangan. Di bawah kepemimpinan Soeharto, berbagai perbedaan pendapat ataupun konflik terbuka diselesaikan ala militer, penggunaan kekerasan, dan tanpa kompromi. Di bawah rezim otoriter itulah ideologi pembangunan dilaksanakan oleh mesin birokrasi yang berwatak sentralistis bekerja sama dengan modal asing dan para kapitalis klien.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan sosok yang memiliki karakter berbeda dibandingkan pemimpin lainnya. Gus Dur mendekonstruksi wacana kekuasaan yang sebelumnya sakral menjadi lebih lunak dan terbuka. Politik keberagaman menjadi watak dari kepemimpinannya dan merekatkan mozaik etnisitas dan agama. Banyak kalangan kini merindukan kehadirannya, terutama ketika berbagai praktik diskriminasi berbasis agama terus terjadi.

Karakter utama yang kita idamkan ada pada pemimpin kita dewasa ini adalah ketegasan dalam menegakkan hukum. Karakter inilah yang selalu kita dambakan ada pada sosok presiden kita sekarang. Akhir dari ‘drama’ KPK-Polri inilah yang akan menjadi pertaruhan bagaimana karakter presiden kita yang sebenarnya. Tentu bukanlah karakter imitasi yang dimunculkan oleh citra media semata.

Seperti yang diungkapkan oleh Erry Riyana Hardjapamekas (mantan ketua KPK) bahwa “Karakter bangsa sangat tergantung pada keteladanan para pemimpin, yang sejatinya muncul secara alami, sering kali spontan, dan menghasilkan citra. Bukan merancang citra seolah spontan, seakan alami, namun tak asli.”

Inilah penyakit yang menggerogoti bangsa Indonesia tercinta ini. kepemimpinan yang ada penuh dengan imitasi. Kepura-puraan yang semakin tercium akal bulusnya. Bangsa yang besar rapuh karena pemiliknya sendiri. Betapa tidak bersyukurnya pejabat korup bangsa Indonesia ini, diberikan surga dunia yang segalanya ada di Indonesia, namun dengan serakah perut-perut tertentu melahapnya sendiri, bahkan melahap perut-perut kecil agar tidak meminta bagian.

Pada akhirnya, tanpa sebuah karakter kepemimpinan yang kuat, politik negara hanyalah ekspresi dari relasi kuasa elite. Kekuasaan hanya menjadi parodi yang menyedihkan, dan negara tak lebih dari altar judi para birokrat pencuri dan politisi pemburu rente (rent seeking and power seeking politician) untuk melancarkan aksinya. Mr.President, Show your real character! Wallahu a’lam bish-shawab. (*)