Jujur Melihat Fakta

BANJARMASINPOST.CO.ID- SETELAH heboh dugaan korupsi di tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ditetapkannya tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka yakni Dadan Hindayana (mantan kepala), Sonny Sanjaya dan Lodewyk Pusung (mantan wakil), cerita tentang program nasional pemerintah ini berlanjut. 

Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia berhenti beroperasi.

Di Kalimantan Selatan, sedikitnya dua dapur SPPG tidak beroperasi. SPPG Pekapuran Raya Banjarmasin dan SPPG Syamsudin Noor Banjarbaru setop sementara melayani pembuatan MBG.

Sementara di provinsi lain di Indonesia jumlah SPPG yang berhenti beroperasi lebih banyak. Seperti enam SPPG di Lhoksemauwe, Aceh, 195 dapur SPPG di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan di sejumlah daerah lainnya.

Narasi yang beredar disebutkan penyebabnya adalah belum turunnya dana operasional ke rekening pengelola. Namun, informasi mengenai penyebab tutup sementara sejumlah SPPG di Indonesia ini belum terkonfirmasi resmi.

Kepala BGN Nanik S Deyang cuma menyatakan pihaknya akan melakukan refocusing anggaran terhadap penerima manfaat.

Program MBG seakan tak selesai dirundung persoalan. Mulai dari bagaimana tata kelola hingga produk yang sampai ke penerimanya. Namun, ada harapan baru muncul ketika kepala BGN dijabat Nanik S Deyang.

Meskipun bukan berlatar belakang ahli gizi, tetapi dia cukup lama malang melintang sebagai jurnalis.

Setidaknya diharapkan bisa membawa perspektif baru tentang tata kelola MBG agar menjadi lebih baik dari yang sudah berjalan.

Harapan lainnya adalah Nanik bisa lebih jujur dalam melihat fakta tata kelola MBG yang masih kurang baik, kemudian menata kembali, menutupi kekurangan dan membuat terobosan baru.

Bukan hanya dari sisi aspek layanan tapi juga bagaimana mengelola anggaran dengan bijak, sehingga anggaran negara yang sangat besar untuk program MBG tidak menjadi lahan bagi koruptor.

Persoalan mendasar dan cukup berat dari memperbaiki tata kelola MBG adalah bagaimana membangun integritas mereka yang terlibat.

Bicara soal integritas, maka menjadi krusial karena menyangkut berbagai aspek kehidupan dalam bernegara. Adapun di Indonesia, krisis moral pada level pimpinan serta kebiasaan permisif atas kecurangan di masyarakat sudah pada level yang mengkhawatirkan.

Apalagi pada program nasional MBG yang sarat akan dana negara dengan jumlah yang sangat besar. Ibarat gula, MBG bak jadi rebutan para semut, yang di antaranya pasti bisa berlaku culas, rela melakukan segala cara demi mengeruk keuntungan pribadi.

Kalau boleh jujur, membangun integritas tidak cukup hanya dalam satu malam. Perlu ada ketegasan dari pimpinan, ada pengawasan yang ketat serta penyegaran ingatan kepada seluruh elemen yang terlibat agar menjaga marwah diri dan lembaganya.

Semua bisa dimulai dari kejujuran melihat fakta, seburuk apa pun itu, kemudian berusaha keras memperbaikinya. (*)