Kolokan

Oleh: Pramono BS

PADA masa perang dingin antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (sekarang Rusia), intelijen kedua negara memegang peran penting.

AS memiliki CIA (Central Intellegence Agency) yang ditakuti banyak orang. Tugasnya mengumpulkan berbagai informasi tentang negara, badan atau seseorang.

Soviet punya ba­dan intelijen yang kejam, KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnost) atau Komite Keamanan Negara yang dibentuk pada 1954 dan bubar pada 1991 sehubungan bubarnya negara federal Uni Soviet.

Sepak terjang para intel itu sering diangkat dalam film layar lebar dan televisi. Begitu rapi mereka bekerja, duta besar negara asing pun sering menjadi objek telik sandi mereka.

Tidak jarang teman wanita atau rekan sekerja ternyata agen rahasia lawan. Istri pun tidak tahu suaminya adalah seorang spionase. Bisa jadi suami-istri juga agen rahasia dari badan intelijen yang berbeda.

Semua negara memiliki badan intelijen demi mempertahankan keamanan negara baik dari rongrongan dari negara asing maupun dalam negeri.

Tak terkecuali Indonesia yang memiliki BIN (Badan Intelijen Negara) dengan tugas yang sama. Kepala BIN saat ini adalah Letjen TNI (Pur) Sutiyoso. Dia adalah ke­tua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), satu-satunya partai pendukung Jokowi (Joko Widodo) saat Pemilu 2014, yang belum dapat jatah kursi.

Sebagaimana pemimpin baru, ia juga ingin badan yang dipimpinnya punya peran besar dalam pengamanan negara melalui kegiatan intelijen. Sayang BIN kecolongan dalam peristiwa teror di Jalan Thamrin, Jakarta baru-baru ini.

Untuk menunjang tugas-tugasnya, Sutiyoso membentuk Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK). Sebagai badan intelijen nama-nama anggota DISK tidak bisa diumumkan karena sudah ada prosedur tetap yang harus dipatuhi anggotanya.

Anehnya salah seorang yang di­angkat itu justru mengunggah suurat keputusan pengangkatannya di intenet. Apalagi tujuannya kalau bukan untuk woro-woro bahwa dia seorang intel, pekerjaan yang ditakuti banyak orang.

Orang yang dimaksud adalah Banyu Biru, Ketua Komunitas Banteng Muda, pendukung Jokowi-Jusul Kalla saat Pemilu lalu. Tentu saja hal itu membikin geger.

Anggota DPR pun mencibir kelakuan Banyu Biru yang pamer dengan kedudukan barunya. Intel kampung pun yang tugasnya menyelidiki maling ayam, tak mau menunjukkan jati dirinya.

Ini intel kelas negara, kok bisa-bisanya berbuat sedangkal itu.

Itu menunjukkan ketidaksiapan dirinya sehingga jabatan dijadikan ajang gagah-gagahan. Maklum anak muda, belum siap dengan segala kehormatan dan keistimewaan yang diterima.

***

Indonesia itu sudah memiliki segalanya. Sumber daya manusia tak diragukan, orang pakai gelar berderet-deret. Kepala Daerah, anggota DPR/DPRD adalah orang-orang pilihan yang mendapatkan kedudukannya lewat perjuangan berat. Sumber daya alam dan kemampuan ekonomi mumpuni untuk menciptakan kemakmuran.

Tapi kita memang sering kecewa dengan penampilan mereka. Pejabatnya korupsi, hakim/jaksa/polisi makan suap, pengacara nyogok dan anggota DPR jadi langganan tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima diduga korupsi.

Jadi yang kurang bukan kepandaian mereka, bukan kesanggupannya tapi integritas. Kepentingan pribadi tetap dinomorsatukan.

Jangan heran kalau korupsi tak pernah berhenti, partai-partai cari kursi dan pendukung penguasa menyombongkan diri. Ini pula yang menyebabkan Indonesia tidak bisa lepas dari ‘kebodohan’.

Banyu Biru itu pendukung Jokowi yang belum dapat kursi. Tanpa melihat karakternya, penguasa memberi jatah kursi panas padanya.

Karena tujuannya bukan untuk bekerja tapi sekadar gagah-gagahan maka terbongkar sendiri kesalahannya.

Indonesia kini tengah dihadapkan dengan ancaman teror yang serius. Polri dengan Densus 88 Antiteror dibantu TNI sampai saat ini tidak berhenti mengejar para teroris. Palu dan Papua adalah salah satu basis teroris yang masih sulit ditundukkan. Sebagai sumber informasi tentulah BIN memegang peran besar.

Karena itu, orang yang memperkuat BIN harus orang yang kapabel di bidangnya. Negara bisa aman, berbagai kejahatan, teror bahkan pemberontakan juga bisa diantisipasi karena ada intel. Jadi sistem rekruitmen harus diubah.

Untung Banyu segera ‘mengumumkan’ pengangkatannya. Kalau tidak kita bisa terjebak punya intel yang kolokan. (*)