Ranjau

Oleh: Pramono BS

UPAYA melambungkan nama Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya) oleh sejumlah tokoh PDIP untuk menjadi penantang Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam pilkada DKI 2017, bisa mengundang tanda tanya. Sungguh-sungguh atau untuk menjerumuskan?

Saya hanya mendasarkan pada logika. Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Dwi Hartono (Bambang DH) semula Wali Kota Surabaya dua periode, setelah itu dia turun menjadi Wakil Wali Kota mendampingi Rismaharini pada pilkada bulan Desember 2010.

Baru saja naik Risma di-empeach oleh DPRD Surabaya, gara-gara menaikkan pajak reklame di beberapa titik. Belakangan diketahui sejumlah anggota DPRD Surabaya banyak yang punya usaha reklame, Risma pun selamat. Tak lama setelah itu Bambang DH mundur dari jabatan Wakil Wali Kota dan perseteruan pun terjadi antar keduanya.

Begitu hebatnya perseteruan itu sampai-sampai Bambang DH menolak bersalaman dengan Risma sesaat setelah didamaikan oleh DPP PDIP di Jakarta (Tempo Co 4 Februari 2011).

Risma tak peduli, dia pun terus bekerja, berbagai penghargaan tingkat dunia dia raih, rakyat Surabaya pun semakin mencintai. Pada pilkada Desember 2015 Risma yang berpasangan dengan Wahyu Sakti Buana (Ketua PDIP Surabaya) menang mutlak, 86,34 persen. (Hanya kalah dari Joko Widodo (kini Presiden) saat ikut pilkada Kota Solo periode ke dua yang memperoleh suara 90,09 persen).

Saat ini PDIP menghadapi masalah yang sangat krusial. Belum ada figur yang bisa diangkat menjadi bakal calon Gubernur DKI pada tahun 2017 mendatang. Kedekatan Ketua Umum PDIP dengan Gubernur petaha Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) melahirkan harapan untuk mencalonkan Ahok yang kini tidak punya partai.

Tapi PDIP terlalu lamban menentukan sikap, masih berpegang pada mental priyayi yang harus disowani kalau perlu dengan mengiba iba agar bisa dipilih jadi bakal calon. Sementara itu di luar banyak singa lapar yang ingin mangsa. Mereka tidak minta dihormati, dipuji-puji, rela untuk “datang” ke Ahok untuk memberikan dukungan, baik lewat jalur independen maupun partai.

Mereka adalah Partai Nasdem, Hanura dan terakhir Golkar. Kursi ke tiga partai itu di DPRD DKI cukup untuk mengangkat seorang calon. Mereka realistis, tak mau kehilangan kesempatan. Gayung bersambut, Ahok yang sudah mendapat dukungan 1 juta KTP yang dikumpulkan “Teman Ahok” memilih lewat jalur parpol. “Teman Ahok” juga iklas bahkan bekerjasama dengan ke tiga parpol pendukung.

Nah sekarang PDIP yang kelimpungan. Ahok sudah lepas sementara partai tidak punya kader sendiri. PDIP sebenarnya masih membuka peluang untuk Ahok tapi malu-malu. Lantas bergabung ke Koalisi Kekeluargaan yang terdiri 7 partai termasuk Gerindra, musuh bebuyutannya, (di luar Nasdem, Hanura dan Golkar).

***

Sebelum ada kepastian tentang Ahok, DPP PDIP lewat Bapilu yang dikomandoi Bambang DH melakukan survei ke warga DKI. Hasilnya cukup aneh, warga DKI tidak lagi menghendaki Ahok jadi gubernur. Aneh karena ini tidak sejalan dengan berbagai survei yang dilakukan lembaga survei yang profesional.

Survei itu hanya dilakukan oleh kader-kader PDIP. Meski begitu Bapilu PDIP sudah berketatapan tidak mengusung Ahok. Lantas siapa?

Muncullah nama Rismaharini. Bambang DH bahkan pernah mengatakan DPIP tertutup untuk Ahok. Sejumlah partai yang tidak punya kader juga ikut nimbrung mendukung Risma, seperti PPP.

Dari Surabaya Wakil Wali Kota Wahyu Sakti Buana yang juga Ketua Cabang PDIP Surabaya juga mengatakan kalau diminta partai untuk nyalon Gubernur DKI, Risma tidak boleh menolak. Tapi berulang kali Risma mengatakan tidak mau mencalonkan diri untuk DKI-1. Rakyat Surabaya juga keberatan Risma pergi sebelum masa jabatan habis.

Ini persoalan yang pelik buat PDIP. Kalau Risma menang di DKI, PDIP berkibar. Gubernur ibukota adalah jabatan setingkat menteri, keberhasilannya menjadi tolok ukur pengelolaan sebuah negara.

Kalau kalah Risma habis, habis di Surabaya bahkan bisa habis pula di Jawa Timur. Karena menurut Undang Undang No 10/2016 dia harus mundur dari Wali Kota jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah di tempat lain. Yang untung wakilnya, Wahyu Sakti Buana, karena otomatis akan naik jadi Wali Kota tanpa berkeringat. Maju sendiri belum tentu jadi. Dia ini PDIP tulen, Risma bukan. Wahyu paling ngotot agar Risma mau ke Jakarta.

Bisa saja semua itu siasat para antek di luar sepengetahuan Ketua Umum Megawati untuk menyingkirkan Risma. Sebab Risma, seperti pernah dikatakannya sendiri, bukan kader PDIP, dia hanya dicalonkan oleh partai. Yah, mending tetap jadi Wali Kota. Awas ranjau bu.(*)