Jalan Umum Hancur Gara-gara Truk Perusahaan Lalu Lalang

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG SELOR - Aktivitas kendaraan milik perusahaan di jalan-jalan umum mengakibatkan umur jalan lebih pendek dari seharusnya.

Jangankan jalan milik kabupaten/kota, kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bulungan, Fahrudin, jalan milik pemerintah pusat yang lebih tinggi sekalipun tak akan sanggup untuk kendaraan-kendaraan perusahaan yang rata-rata 20 ton.

"Jalan nasional saja, trans Kalimantan, tetap hancur kan. Padahal sudah berlapis-lapis aspalnya. Kalau kelas jalan Kabupaten, maksimalnya 6 ton sampai 8 ton. Lebih dari itu, pasti rusak," katanya.

Persoalan ini, menurutnya, bukan lagi di tataran SKPD, tapi sudah menyangkut sebuah kebijakan. Baik itu dari bupati/walikota, atau bila perlu langsung dari gubernur.

Dan tidak ada salahnya, kata dia, Provinsi Kaltara meniru provinsi induknya Kaltim yang sudah membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur hal tersebut.

Berdasarkan aturan, angkutan perusahaan baik tambang atau perkebunan tidak dipekenankan menggunakan jalan umum. Harusnya, perusahaan-perusahaan membuat jalan-jalan sendiri untuk aktivitasnya.

"Kalau Pergub kan lebih kuat lagi dari Perbub. Jadi investor-investor ini nggak sembarangan. Eksploitasi sumber daya alam tapi nggak buat jalan," katanya.

Keharusan perusahaan membuat jalan sendiri, menurutnya, bukan tanpa alasan.

Selain agar aktivitas masyarakat tidak terganggu dan jalan tetap awet, jalan perusahaan yang sudah tidak digunakan nantinya bisa menjadi jalan milik pemerintah.

"Kalau mereka masih operasional. Nggak bisa kita ambil. Kalau sudah selesai, bisa saja kita ambil. (*)