Kado Pahit 2017

Galang Rambu Anarki anakku/lahir awal Januari menjelang pemilu
Galang Rambu Anarki dengarlah/Terompet tahun baru menyambutmu
Galang Rambu Anarki ingatlah/Tangisan pertamamu ditandai BBM membumbung tinggi
Maafkan kedua orangtuamu kalau (Tak mampu beli susu)
BBM naik tinggi (susu tak terbeli)/Orang pintar tarik subsidi .......

LAGU bernada satire milik penembang balad, Iwan Fals pertengahan tahun 80an ini rasanya masih relevan dengan suasana kekinian di republik ini. Ya, tahun 2017 dibuka dengan kabar amat tidak sedap; kenaikan berbagai harga kebutuhan primer masyarakat.

Kita seolah tak berdaya ketika di tengah keriuhan suasana tahun baru, pemerintah mengatrol kenaikan tarif listrik –pelanggan setrum golongan 900 VA – air minum, BBM nonsubsidi, dan terakhir kenaikan tarif layanan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.

Kita, jelas, tidak bisa protes. Apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah seolah sudah menjadi keputusan yang tidak bisa diganggu gugat! Kemana suara wakil kita di Senayan dan gedung wakil rakyat di daerah? Seperti yang kita bisa saksikan, tak secuil lontaran kritik atau protes dari mereka. Karena memang mereka sedang sibuk menikmati libur akhir tahunnya.

Artinya, rakyat harus menerima kebijakan kenaikan tersebut meski dengan rasa sesak di dada.

Sesuai hukum dagang, kebijakan kenaikan tarif ikut mengerek harga kebutuhan pokok masyarakat. Contoh paling gres, harga cabai di pasar-pasar tradisional sudah tidak terkendali. Di pasar tradisional Pangeran Antasari Banjarmasin, harga si kecil pedas Rp 150 ribu per kilogram. Demikian pula jenis cabai lainnya, rata-rata mengalami kenaikan tidak seperti biasanya.

Tampaknya kita bakal menjalani tahun 2017 sedikit berat dibanding tahun kemarin. Bukan apa-apa, banyak orang pintar memprediksi kondisi perekonomian 2017 mulai tingkat global, regional, dan nasional bakal penuh tantangan. Artinya, harga BBM saat ini diramal tidak bakal anteng seperti saat ini. Boleh jadi, harga BBM di luar sana bakal merangkak naik yang berakibat Pertamina bereaksi mengerek harga BBM di dalam negeri.

Nah, dalam kondisi seperti ini membuat banyak orang sakit kepala dalam mengatur kecukupan pendapatan. Terlebih dalam situasi seperti itu belum tentu gaji bakal naik, sedangkan harga-harga kebutuhan seolah ogah berkompromi.

Kita melihat pemerintah saat ini seolah menerapkan politik pragmatis dalam menggulirkan berbagai kebijakan krusial. Aneh rasanya kalau sampai Presiden Jokowi mengingatkan soal kebijakan kenaikan pelayanan surat-surat kendaraan bermotor jangan sampai membebani masyarakat kecil. Membuat kita bingung silang kata antara Menteri Keuangan dengan Kapolri soal siapa yang mengusulkan kenaikan biaya pengurusan surat kendaraan bemotor. Sri Mulyani menunjuk Polri yang mengusulkan soal itu, tapi Kapolri Jenderal Tito Karnavian justru mengarahkan telunjuknya ke kementerian keuangan.

Terlepas siapa yang benar, pastinya beleid kenaikan itu sudah diteken presiden. Artinya, Presiden Jokowi sebenarnya sudah memaklumi berbagai kenaikan yang terjadi. Yang pasti kita melihat ini adalah kado pahit 2017 pemerintah kepada rakyatnya. Tidak salah kalau Iwan Fals bertutur, “Cepatlah besar matahariku; menangis yang keras janganlah ragu; hantamlah sombongnya dunia buah hatiku; doa kami di nadimu”. (*)