Tata Ruang Lahan Perkebunan Sawit Momok Bagi Investor

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Masalah tumpang tindih legalitas dan tata ruang lahan masih menjadi penghambat sekaligus tantangan yang harus dihadapi industri kelapa sawit baik di Kalimantan secara umum maupun juga di Kalimantan Selatan (Kalsel) khususnya.

Masalah legalitas lahan perkebunan kelapa sawit sering ditimbulkan karena tumpang tindih dengan kawasan hutan dan bahkan dengan lahan pertambangan.

Karena merupakan masalah yang fundamental, permasalahan ini disinyalir bisa menyebabkan kekhawatiran dan enggannya para calon investor baru untuk masuk dalam industri minyak kelapa sawit di Kalsel.

“Kita sudah pernah mengirimkan surat kepada Pemerintah Pusat mengenai masalah legalitas tumpang tindih lahan perkebunan ini dengan kawasan hutan. Tanpa kepastian, investor akan takut masuk Kalsel,” kata Totok Dewanto Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalsel.

Permasalahan tumpang tindih izin lahan perkebunan khususnya dengan kawasan hutan tidak semudah yang dibayangkan untuk dipecahkan. Karena melibatkan wewenang pemerintah pusat, daerah serta beberapa kementrian sektoral.

Namun walaupun demikian banyak pihak percaya, bahwa sektor industri ini masih memiliki masa depan cerah, termasuk untuk prospek ekspor ke pasar dunia. Jika bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan baik, bukan tidak mungkin sektor ini bisa menjadi awal diversifikasi ekonomi Kalsel yang selama ini cenderung homogen.

Bank Mandiri merupakan stakeholder dari pihak perbankan berkomitmen mendukung kemajuan industri ini di Kalsel. Buktinya, Bank Mandiri konsisten dalam menyalurkan kredit di industri ini.

“Sub sektor kredit khusus kelapa sawit di Kalsel menyerap 5,2 triliun rupiah kredit dari Bank Mandiri, jumlah ini tumbuh 15,1% dari kredit untuk sektor ini di waktu yang sama pada tahun lalu. Kami melihat sektor Kelapa Sawit merupakan industri yang cenderung menarik dan memiliki prospek yang baik," kata Anton Zulkarnain Pemimpin Bank Mandiri Regional IX. (Achmad Maudhody)