Damai di Hati

Oleh Pramono BS

SETELAH istirahat sejenak merayakan Idulfitri di kampung halaman, kita akan kembali pada aktivitas rutin. Yang tak kalah menarik adalah drama politik para aktor Senayan yang akan melanjutkan pengusutan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Panitia Khusus DPR.

Seperti gencar diberitakan, DPR telah membentuk Pansus untuk “mengadili” KPK yang tidak mau membuka rekaman kesaksian anggota DPR Fraksi Hanura Miryam Haryani saat penyidikan kasus korupsi KTP elektronik. DPR penasaran karena pencabutan semua Berita Acara pemeriksaan Miryam di pengadilan dibilang didorong oleh sejumlah anggota DPR. KPK bersikukuh tidak mau membuka rekaman karena kasusnya sudah di pengadilan.

Pansus kemudian memanggil Miryam, tapi KPK juga menolak. Pansus mengancam kalau 3 kali dipanggil KPK masih tidak mengabulkan maka DPR akan meminta Polri untuk memanggil Miryan secara paksa. Tapi di luar dugaan Polri juga menolak permintaan DPR.

Pansus pun mengancam, Komisi III DPR tidak akan membahas RAPBN untuk Polri dan KPK.

Untuk diketahui pula, ratusan ahli Hukum Tata Negara, Rektor Perguruan Tinggi dan sejumlah ahli telah menyatakan Pansus tidak sah karena sejak awal keputusan DPR soal ini sudah cacat. DPR juga tidak berhak mengusut KPK karena KPK bukan bagian dari pemerintah, sedang yang bisa dipansuskan adalah pemerintah.

Sebenarnya masyarakat juga heran dengan Pansus ini. Mengapa para inisiatornya partai pendukung pemerintah.

Posisi Presiden Jokowi tampaknya semakin tidak enak. Mendukung Pansus tidak mungkin karena dia tetap berkomitmen memperkuat KPK, sedang Pansus ingin melemahkan. Tapi kalau menolak akan berhadapan dengan partai pendukung.

Apa susahnya bagi Jokowi untuk duduk bersama dengan Wiranto (Hanura), Surya Paloh (Nasdem), Romahurmuzi (PPP) dan Megawati (PDIP). Tapi semua dibiarkan berjalan menurut irama mereka.

Sepertinya ada alasan tertentu. Kemungkinan pertama Jokowi ingin melaksanakan demokrasi secara konsekuen, kedua ingin menguji kejujuran para anggota DPR itu sendiri. Sebab hampir separuh dari Rp 5,9 triliun dana KTP elektronik yang diselewengkan, penerimanya sebagian angota DPR juga termasuk yang kini duduk di Pansus.

Alasan ketiga dan ini justru yang utama, nggak enak atau nggak berani sama Megawati.

Bagi Jokowi lebih mudah membuka hubungan Sorong-Merauke lewat jalan trans papua yang panjangnya ribuan kilometer dari pada membuka hubungan dengan DPR. Lebih mudah menyamakan harga BBM di Papua yang semula harganya selangit dengan daerah lain di Indonesia dibanding menyamakan visi dengan DPR. Lebih mudah menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan lewat menterinya yang pemberani dari pada menenggelamkan ide-ide anggota DPR yang lagi terbakar hatinya. (*)