KPK OTT di Banjarmasin
Nasib Perda Penyertaan Modal PDAM Pasca OTT Muslih Cs Oleh KPK
Nasib rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota ke PDAM Bandarmasih, yang telah diketok menjadi Perda oleh DPRD Ba
Penulis: Nurholis Huda | Editor: Ernawati
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Nasib rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota ke PDAM Bandarmasih, yang telah diketok menjadi Perda oleh DPRD Banjarmasin, tetap sah.
Penanganan kasus di KPK tidak akan menganulir produk hukum daerah yang sudah diketok dan sudah disyahkan.
Sebab yang dipersoalkan KPK bukan perdanya, melainkan dana 'pelicin' pengurusan raperda tersebut.
Kepala Biro Hukum Pemprov Kalsel, Ahmad Fydayyen, Senin (18/9/2017), menjelaskan bahwa sampai kini perda tersebut masih dalam tahap proses evaluasi dan sudah dilakukan fasilitasi.
"Fasilitasi dari Pemprov Kalsel sudah memfasilitasinya untuk evaluasi. Dan diproses. Namun pemberian register masih belum masih menunggu dan terus berjalan," kata Fydayyen.
Menurut Fyddayen perda tersebut masih tetap bisa berjalan dan dijalankan meski tanpa fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.
"Iya sebab non fasilutasi, jadi bisa dilanjutkan. Namun kini masih dievaluasi, dan proses pemberian nomor registrasi," kata dia.
Seperti diketahui, Pemko Banjarmasin bakal melakukan penyertaan modal sebesar Rp 1 Triliun ke PDAM Bandarmasih.
Di mana penyertaan modal tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak 2005 lalu.
Penyertaan modal yang diterima PDAM nantinya bukan semata-mata berbentuk pendanaan, namun melainkan bisa dalam bentuk aset.
Misalnya, bantuan perpipaan, serta fasilitas penunjang lainya yang diberikan baik oleh Luar Negeri, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota, yang diterima secara bertahap terhitung dari 2018 sampai 2021.
Dana itu adalah bukan dana segar akan tetapi adalah bertahap hingga 2021 nanti.
Penyertaan modal ini sendiri merupakan yang pertama dalam tiga tahun terkahir, setelah sebelumnya Pemko setop melakukan penyertaan modal.
Sebelum ditangkap KPK, Muslih sempat mengatakan bahwa raperda ini digagas lantaran pihaknya sangat memerlukan investasi besar untuk pelayanan air bersih.
"Investasi kita sampai tahun 2030 memerlukan Rp 800 miliar lebih. Tidak hanya untuk bangun embung, tapi juga untuk penambahan booster, jaringan pipa dan lainnya," katanya.
