Ternyata Setiap Tahun Ada 800.000 Unit Permintaan Rumah Baru, Ini yang Dilakukan PUPR

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Tingginya angka permintaan terhadap rumah, menyebabkan harganya selalu naik dari tahun ke tahun.

Tak heran, bila jumlah masyarakat yang masih belum memiliki rumah sampai tahun 2016 masih mencapai 11,4 juta.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti mengatakan, menyediakan rumah dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat memang menjadi salah satu tugas pemerintah.

Namun dalam realisasinya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tersebut, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terus menghadapi tantangan dan kendala. Baik itu dari sisi pasokan maupun kebutuhan.

Baca: Hari Ibu 22 Desember 2017 - Ini Sejarah Hari Ibu, Ternyata Sekarang Diartikan Berbeda

Baca: Cerita Pilu TKW! Sengaja Merekam Aksi Bejat sang Majikan yang Ingin Memperkosanya

"Rata-rata, sekitar 800.000 unit per tahun pertambahan kebutuhan baru," kata Lana dalam diskusi Outlook Pembiayaan Perumahan Indonesia Tahun 2018 di Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Lana menambahkan, kenaikan pendapatan masyarakat tidak sepesat kenaikan harga rumah yang kian meroket dari tahun ke tahun.

Kondisi ini, dapat dipastikan semakin menyulitkan masyarakat yang ingin memiliki hunian.

"Dinamisnya pasar perumahan menyebabkan harga perumahan terus melonjak dan pada akhirnya menimbulkan kesenjangan pemenuhan kebutuhan rumah khususnya bagi MBR," kata Lana.

Guna membantu masyarakat memiliki hunian, pemerintah telah melakukan beragam skema pembiayaan.

Bantuan itu mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsisi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Uang Muka (BUM).

Meski demikian, diperkirakan sampai akhir tahun ini, bantuan yang hendak disalurkan tidak akan mencapai target.

"Hingga akhir Tahun 2017, diperkirakan akan tersalur FLPP sebesar 21.000 unit, SSB sebesar 140.000 unit dan BUM sebesar 160.000 unit," sebut Lana.

Untuk diketahui, pada pertengahan tahun ini, pemerintah merevisi target penyaluran FLPP setelah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disebut enggan menyalurkannya.