Kemenpan RB dan BKN Siapkan Kebijakan Baru Sikapi Tak Lolos Passing Grade Peserta CPNS 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kebijakan baru sedang dibuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mengantisipasi banyaknya peserta calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 yang tak lolos passing grade dalam tahap seleksi kompetensi dasar (SKD).

Saat ini Kemenpan RB sedang mengkaji dua opsi kebijakan passing grade untuk tes SKD CPNS 2018.

"Nantinya akan ada kebijakan, kebijakan pastinya, misalnya, ada kebijakan baru untuk akomodir peserta yang tidak lulus, seperti apa diaturnya, apakah passing grade diturunkan, apakah ranking, kami carikan jalan fair," ujar Setiawan saat memberikan keterangan di kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Senin (12/11/2018).

Opsi pertama yakni dengan menurunkan passing grade atau ambang batas kelulusan SKD di CPNS 2018.

Baca: Ustadz Abdul Somad Tegaskan Tak Akan Hadir di Acara Jika Ada Jokowi-Maruf Amin Prabowo Sandiaga Uno

Baca: Panpelnas Keluarkan Aturan Baru Bagi Peserta Seleksi CPNS 2018 Tak Penuhi Passing Grade di Tes SKD

Baca: BKN : Kebijakan Baru untuk Tes CPNS 2018 Pasca Peserta Banyak Tak Lolos Passing Grade

Baca: Sandiaga Uno Dituntut Minta Maaf Usai Langkahi Makam Pendiri NU Jelang Pilpres 2019

Baca: Jadwal Hong Kong Open 2018 Selasa (13/11), Marcus/Kevin, Jonatan Cristie, Ginting, Owi Main

Baca: Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Timor Leste Piala AFF 2018, Gavin Kwan Dimainkan Pelatih

Kedua, dengan menerapkan sistem perangkingan dari jumlah total nilai tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU) dan tes karakteristik pribadi (TKP).

Setiawan menjelaskan, kebijakan baru yang akan tertuang dalam peraturan menteri tersebut bertujuan untuk menghindari kekosongan formasi jabatan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Selain itu, jumlah peserta CPNS yang lolos tahap SKD masih belum memenuhi jumlah PNS yang dibutuhkan pemerintah pada tahap seleksi kompetensi bidang (SKB).

"Mudah-mudahan tidak lama lagi, hasil simulasi akan disampaikan. Prinsipnya, kami ingin mengisi formasinya agar tak terjadi kekosongan. ini yang dikhawatirkan daerah seperti guru dan tenaga kesehatan, kami upayakan," kata Setiawan.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Iwan Hermanto menuturkan bahwa tingkat kelulusan peserta calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 dalam tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) sangat rendah.

Berdasarkan data sementara yang diterima BPN per Jumat (9/11/2018) siang, diketahui masih banyak formasi jabatan yang belum terisi baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Baca: Syahrini Kabarnya Didekati Reino Barack, Luna Maya : Saya yang Kenalin Mereka

Baca: Daftar Nama Peraih 3 Besar Ballon dor 2018 Bocor, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi?

Baca: Reaksi Kubu Prabowo-Sandiaga Uno Atas Sikap Demokrat yang Bebaskan Pilihan Kadernya di Pilpres 2019

Artinya, hanya sedikit peserta CPNS yang memenuhi passing grade atau ambang batas kelulusan untuk maju ke tahap seleksi selanjutnya atau seleksi kompetensi bidang (SKB).

Dengan demikian, jumlah peserta CPNS yang lolos ke tahap selanjutnya masih belum memenuhi jumlah PNS yang dibutuhkan pemerintah pada tahap SKB.

"Berdasarkan data yang masuk, kondisi sekarang sangat mengkhawatirkan karena tingkat kelulusan yang diharapkan atau orang-orang yang memenuhi passing grade sangat rendah sekali," ujar Iwan.

Berdasarkan simulasi atas 60 persen data sementara dari total jumlah peserta CPNS, persentase kekosongan jabatan untuk pemerintahan daerah paling tinggi berada di wilayah timur Indonesia, yakni 90,59 persen. 

Sementara untuk wilayah Indonesia tengah, persentase kekosongan formasi jabatan untuk pemerintah daerah mencapai 72,69 persen.

Untuk wilayah barat, persentase kekosongan jabatan berada di angka 58,47 persen. Sedangkan untuk di tingkat pemerintah pusat atau kementerian/lembaga, persentase kekosongan formasi jabatan hanya 12,90 persen.

"Tapi alhamdulilah, kalau untuk kementerian/lembaga di pusat kurang lebih 12,9 atau 13 persen. Ini angka yang baru masuk di kami," kata Iwan.

Berangkat dari simulasi data sementara tersebut, lanjut Iwan, panitia seleksi nasional (panselnas) harus segera membuat kebijakan untuk menanggulangi masalah rendahnya tingkat kelulusan CPNS.

Pasalnya, para peserta harus menghadapi seleksi kompetensi bidang (SKB) setelah SKD. Namun ia menegaskan, kebijakan yang akan diaambil nantinya jangan sampai mengorbankan kualitas para peserta yang lolos tes CPNS.

"Dari sinilah kami sampaikan kepada panselnas untuk segera mengambil suatu kebijakan, yang tentunya jangan sampai rekruitmen itu melemahkan atau menurunkan kualitas pelayanan kepada publik," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Banyak yang Tak Lolos SKD CPNS, Pemerintah Kaji Dua Opsi Kebijakan Baru"