Breaking News:

Pilpres 2019

Penjelasan Polri Soal Janji PKS Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor Jika Jadi Pemenang Pilpres 2019

Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) yang menjanjikan penghapusan pajak kendaraan roda dua ber-CC kecil saat jadi partai pemenang di Pilpres 2019.

Editor: Rendy Nicko
net
ilustrasi pajak progresif 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) yang menjanjikan penghapusan pajak kendaraan roda dua ber-CC kecil saat jadi partai pemenang di Pilpres 2019.

Janji Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jelang Pilpres 2019 itu mendapat tanggapan Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, dua kebijakan tersebut juga perlu didiskusikan dengan pihak-pihak terkait.

Pernyataan ini disampaikan Dedi menanggapi usulan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) yang menjadikan dua hal tersebut sebagai janji kampanye pada Pilpres 2019.

Baca: Cek 7 Syarat Peserta Tak Lolos Passing Grade Bisa Ikuti SKB CPNS 2018 dengan Sistem Ranking Dari BKN

"Perlu kajian akademis untuk mengubah suatu produk hukum, dan pengkajian secara komprehensif oleh stakeholders terkait," ujar Dedi ketika dihubungi oleh Kompas.com, Jumat (23/11/2018).

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf mengungkapkan alasan PKS mencetuskan kebijakan penghapusan pajak kendaraan roda dua ber-CC kecil. Menurut dia, kebijakan itu adalah bentuk insentif kepada para pemiliknya.

Berdasarkan data yang diungkapkan PKS, sebagian besar pemilik sepeda motor adalah masyarakat menengah ke bawah.

Oleh karena itu, PKS ingin meringankan beban biaya hidup pemilik kendaraan motor. Selain itu, mereka melihat bahwa sepeda motor sudah dijadikan sebagai alat produksi bagi publik.

Oleh karena itu, dengan penghapusan pajak sepeda motor, PKS menilai publik tidak perlu membuang waktu produktif mereka untuk mengurus hal-hal tersebut.

Terkait alasan-alasan itu, Dedi mempertanyakan kajian akademik yang mendasari pendapat PKS.

Baca: Fakta Ini Diungkap ART dan Sopir Pribadi Pasca Gisella Anastasia Gugat Cerai Gading Marten

Menurut dia, sistem pelayanan daring yang saat ini diterapkan pihaknya untuk mengurus pajak dan SIM sudah mempermudah publik.

"Apakah mereka punya hasil riset yang memperkuat persepsi mereka seperti itu? Saat ini pelayanan online system bisa di mana saja dengan cepat, mudah, transparan, serta konsep pelayanan one stop service dengan mendekatkan pelayanan ke publik," jelas dia.

Sebelumnya, PKS menjanjikan dua program itu jika mereka terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Penghapusan pajak sepeda motor yang dimaksud berlaku pada pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-CC kecil.

Sementara itu, terkait program pemberlakuan SIM seumur hidup, PKS akan menerapkannya untuk SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tanggapan Polri soal Janji PKS Hapus Pajak Sepeda Motor dan SIM Seumur Hidup"

Sumber: Intisari Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved