Tajuk

Segera Dicairkan

PELAKSANAAN Pemilihan Umum 2019 tercatat sebagai pesta demokrasi paling berat di Tanah Air, sejak digelar pertama kali pada 1955.

Segera Dicairkan
Kompas.com/ANTARA FOTO/RISKY ANDRIANTO
Warga mengangkat jenazah Sudirdjo, seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu serentak 2019 yang meninggal dunia usai mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk dimakamkan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019). KPU Kota Bekasi mencatat sebanyak tiga orang petugas KPPS meninggal dunia usai bertugas dalam proses pemungutan suara Pemilu serentak 2019. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - PELAKSANAAN Pemilihan Umum 2019 tercatat sebagai pesta demokrasi paling berat di Tanah Air, sejak digelar pertama kali pada 1955. Betapa tidak, baru kali ini korban berjatuhan di pihak penyelenggara pemilu.

Para korban yang belakangan disebut-sebut sebagai pahlawan demokrasi itu, merupakan penyelenggara ad hoc dengan tugas beragam baik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Petugas Ketertiban.

Berdasarkan catatan, hingga 10 Mei 2019, sedikitnya ada 469 penyelenggara pemilu ad hoc seluruh Indonesia yang meninggal dunia. Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik menyebut, selain anggota KPPS yang meninggal dunia, tercatat sebanyak 4.602 KPPS jatuh sakit saat bertugas.

Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat memang memastikan petugas KPPS yang meninggal dunia akan diberi santunan. Namun, tidak semua santunan tersalurkan kepada ahli waris dari petugas KPPS yang gugur tersebut.

Khusus di Kalimatan Selatan, pihak KPU Kalsel telah melaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU bahwa ada 21 petugas ad hoc di provinsi ini yang meninggal dunia. Meski demikian, hingga kini uang duka yang dijanjikan pihah KPU pusat belum juga diserahkan kepada keluarga korban.

Pihak KPU di daerah kabarnya masih menunggu petunjuk teknis dari pusat, terkait pengaturan pemberi santunan dan jumlah yang akan diberikan.

Komisioner Koordinator Divisi Pendidikan Pemilih, Sosialiasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Kalsel Edy Ariansyah, akhir pekan lalu, mengatakan para penyelenggara Pemilu 2019 yang gugur tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota. Mayoritas dari mereka meninggal dunia setelah jatuh sakit. Mereka diduga kelelahan saat menjalankan tugas.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan, penyelenggara ad hoc pemilu yang meninggal dunia akan mendapat santunan sebesar Rp 36 juta. Sedangkan untuk penyelenggara ad hoc pemilu yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan Rp 30,8 juta, untuk korban cacat permanen dan luka berat Rp 16,5 juta , serta Rp 8,25 juta untuk korban luka ringan.

Sebenarnya, pengorbanan petugas ad hoc Pemilu 2019 hingga rela nyawanya terlepas dari raga, memang tak sepadan dengan jumlah santunan yang diberikan kepada ahli waris korban.

Namun, kita berharap uang duka atau santunan tersebut secepatnya bisa segera cair dan disalurkan. Paling tidak, hal tersebut dapat mengurangi beban dan menghibur perasaan duka yang dialami keluarga korban.

Kita juga berharap, pemerintah dan KPU mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 yang begitu menguras tenaga. Karena, pergelaran pemilu kali ini dilakukan serentak mulai Pilpres, Pileg DPR RI, Pileg DPRD Provinsi, Pileg Kab/Kota hingga Pemilhan DPD.

Dengan adanya evaluasi, kita berharap pada pesta demokrasi yang akan datang, tidak ada lagi menimbulkan korban jiwa, atau minimal jumlah mereka yang gugur dapat ditekan. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved