Berita Banjarmasin

Hadapi Pilkada 2020, KPU Kalsel Usulkan Anggaran Rp 150 Miliar

KPU Provinsi Kalsel sudah menyiapkan usulan anggaran Pilkada 2020 ke Pemerintah Provinsi Kalsel sebesar kurang lebih Rp 150 miliar.

Hadapi Pilkada 2020, KPU Kalsel Usulkan Anggaran Rp 150 Miliar
(banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody)
Ketua KPU Provinsi Kalsel, Sarmuji 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Rangkaian proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah berakhir, namun dalam waktu dekat penyelenggara Pemilu kembali akan bekerja keras hadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020.

Selain Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalsel, ada tujuh Kabupaten/Kota di Kalsel yang akan menyelenggarakan Pilkada bersama lebih dari dua ratus daerah lainnya di Indonesia.

Terkait anggaran Pilkada 2020, KPU Provinsi Kalsel sudah menyiapkan usulan anggaran Pilkada 2020 ke Pemerintah Provinsi Kalsel sebesar kurang lebih Rp 150 miliar.

Dijelaskan Ketua KPU Provinsi Kalsel, Sarmuji, nilai tersebut tentu belum merupakan dana anggaran final, karena masih akan dibahas bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Baca: Satpol PP Kota Banjarbaru Biarkan Warung Sekadup Q Mall Buka, Ternyata Ini Alasannya

Baca: Link Live Streaming Indosiar Arema FC vs Persela Lamongan di Liga 1 2019 Pekan 2, Cek Cara Nontonnya

Baca: Galuh Kebupaten Banjar Berparas Cantik Ini Pilih Nikah Dini, Ternyata Ini Pertimbangannya

"Dari nilai itu bisa saja dikurangi atau justru ditambah melihat penyesuaian biaya," kata Sarmuji saat ditemui di kantornya, Senin (27/5/2019).

Ia memperkirakan dari jumlah tersebut, pos pengeluaran paling besar adalah biaya honor penyelenggara ad hoc Pilkada 2020 mulai dari KPPS, PPS dan PPK.

Dimana dari pengalaman sebelumnya, pos tersebut bisa menghabiskan hingga enam puluh persen bahkan lebih dari total anggaran dan pos pengeluaran terbesar kedua pada keperluan logistik Pemilu.

Sarmuji nyatakan pihaknya saat ini masih menunggu Keputusan KPU RI terkait waktu pelaksanaan Pilkada 2020 termasuk jika ada perubahan aturan Undang-Undang Pilkada.

"Apakah nanti akan masih memakai aturan Pilkada seperti Tahun 2015 atau ada perubahan kami masih menunggu," kata Sarmuji.

Ditambahkan Sekretaris KPU Provinsi Kalsel, Basuki, usulan anggaran Pilkada 2020 di KPU Provinsi Kalsel meningkat dibanding Pilkada Tahun 2015 lalu yang memakan biaya di kisaran Rp 120 miliar.

Hal ini menurut Basuki mempertimbangkan kenaikan biaya honorer penyelenggara ad hoc Pilkada yang diperhitungkan sudah meningkat seratus persen dibanding Pilkada 2015 lalu.

Terkait nilai honor penyelenggara ad hoc Pilkada, KPU RI menurut Basuki sudah memiliki patokan dan batas atas yang tidak boleh dilanggar KPU di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Baca: Total Akhir 296 Pasien Keracunan Massal Masuk RSUD Kuala Kapuas, Saat Ini Masih 30 Orang Dirawat

Baca: Manis Kenyal Bikin Enak Dimakan, Itulah Amparan Tatak Sagu

"Jadi untuk honor itu sudah ada aturannya yang diikuti," kata Basuki.

Tak seperti Pemilu 2019, biaya penyelenggaraan Pilkada di setiap daerah menurut Basuki memang seluruhnya menjadi beban masing-masing daerah.

Pilkada di lingkup Provinsi Kalsel Tahun 2020 di tingkat Kabupaten/Kota yaitu akan digelar di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Balangan, Hulu Sungai Tengah (HST), Tanah Bumbu dan Kotabaru. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved