Pilkada Kalsel 2020 Diprediksi Panas, Bawaslu Akan Perkuat SDM Pengawas Ad Hoc

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Walaupun diprediksi tak akan sampai menimbulkan konflik, namun suasana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 diprediksi akan cukup panas.

Pasalnya, pada Pilkada 2020 tentu tokoh-tokoh dengan pengaruh besar akan saling bersaing perebutkan posisi Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Hal ini juga tentunya akan berpengaruh pada para penyelenggara Pilkada baik KPU maupun Bawaslu jalankan tugasnya masing-masing untuk selenggarakan dan awasi penyelenggaraan Pilkada.

Mengingat hal ini, Bawaslu Provinsi Kalsel berencana akan memperkuat aspek sumber daya manusia (SDM) nya khususnya pada aspek Pengawas ad hoc Pilkada 2020 nantinya.

Baca: Pengelola PAUD Banjar Mulai Ramai Datangi Kantor Pajak, Ini yang Mereka Lakukan

Dijelaskan Komisioner Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kalsel, Iwan Setiawan, hal ini dilakukan dengan memperketat batas kualifikasi SDM pengawas ad hoc Pilkada 2020.

"Tentu akan dicari yang kuat khususnya dari sisi mental agar tidak mudah terganggu pada tekanan. Supaya bisa tetap jaga integritasnya dalam bekerja," kata Iwan.

Karena walaupun tak berharap akan banyak muncul sengketa, namun Iwan nyatakan pihaknya mempersiapkan diri untuk hadapi segala tantangan pekerjaan yang mungkin muncul pada Pilkada 2020.

Hal ini disampaikan Iwan saat mengisi kegiatan Media Gathering Bawaslu Provinsi Kalsel di Hotel Aria Barito Banjarmasin, Sabtu (22/6/2019).

Baca: Dua Pelaku Penggandaan Uang di Banjarbaru Diketahui Identitasnya, Masuk DPO Polres

Tak hanya itu, Iwan juga mengaku mendapat arahan dari Bawaslu RI untuk mempertimbangkan peningkatan uang kehormatan bagi Pengawas ad hoc Pilkada 2020.

Dijelaskan Iwan, pada Pilkada 2020 termasuk di Kalsel nantinya setiap jenjang pengawas ad hoc Pilkada 2020 akan menerima uang Kehormatan yang lebih besar dibanding yang diterima pada Pemilu 2019.

Diantaranya Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) diperkirakan akan menerima uang kehormatan sebesar di kisaran angka Rp 2,5 juta perbulan dibanding sebelumnya Rp 1,5 juta.

Untuk Pengawas Pemilu tingkat desa/kelurahan sebesar Rp 1,5 juta dari sebelumnya kurang lebih Rp 900 ribu termasuk di Pengawas di tingkat TPS yang juga akan ditingkatkan.

Baca: Cincin Puput Nastiti Devi Bukti Dinikahi Ahok BTP? Ekspresi Eks Ajudan Veronica Tan Disorot

Masa jabatan pengawas ad hoc Pemilu 2019 akan berakhir pertengahan tahun 2019, karena itu Bawaslu kembali akan melakukan rekrutmen kurang lebih pada triwulan pertama 2020.

"Rekrutmen akan dilakukan bertahap mulai dari Panwascam, Pengawas Kelurahan/Desa baru sebulan menjelang hari H pungut hitung Pilkada 2020," kata Iwan. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)