Mahasiswa Datangi Kantor Bupati dan DPRD Kotabaru, Tuntut Selesaikan 7 Point Penting

Sebab, yang dibahas satu di antaranya adalah hubungan Bupati dan Wakil Bupati. Namun pertanyaan itu tidak terjawab sepenuhnya, penyebabnya lantaran tak ada pihak eksekutif.

Namun Wakil Bupati Kotabaru H Burhanudin, dihadapan seluruh mahasiswa, anggota dewan mengatakan apa yang terjadi.

Semua hak-haknya telah dicabut dan dia hanya mendapatkan gaji Rp 5.300.000. Sementara untuk perjalanan dinas sudah tidak ada lagi.

"Saya dituduh tidak bekerja, padahal setiap kegiataan, selalu saya dokumentasikan. Meski tak berkantor, saya tetap bekerja walau hanya menggunakan uang pribadi, " katanya.

Baca: Jadwal Live Trans 7 MotoGP Jerman 2019 di Sirkuit Sachsenring, Marc Marquez Jadi Raja Sachsenring?

Baca: Calon Dokter Dari Balangan Ini Ingin Promosikan Wisata Alam Kalsel, Keindahannya Menakjubkan

Baca: Tak Terpengaruh Sistem Zonasi, Sekolah di Batang Alai Timur Ini Masih Terima Siswa dari Luar

Bukan itu saja, terkait fotonya tak dipajang di hari jadi, dia menyebutkan itu harusnya menjadi pertanyaan untuk pihak eksekutif. Namun lantaran tak ada yang hadir, persoalan tersebut yang bisa terjawab.

Sementara itu, pimpinan Pertemuan yakni Muhammad Arif selalu Wakil Ketua DPRD Kotabaru mengatakan sejumlah permasalahan memang tak bisa terjawab. Sebab, dari pihak eksekutif tak hadir dalam pertemuan atau diskusi tersebut.

"Ada beberapa hal yang tak bisa dijawab lantaran pihak dari Pemerintah tak hadir. Begitu juga soal WTP, ini ranahnya Pemda dan BPK RI. Tapi nanti akan kita koordinasikan terkait poin-poin tersebut, " katanya. (Banjarmasinpost.co.id/man hidayat)