Tajuk

Evaluasi PPDB

Penetapan kuota skema jalur zonasi, prestasi dan pindahan dipatok dalam porsi persentase terpusat terkesan mengenyampingkan posisi kondisi daerah.

Evaluasi PPDB
BANJARMASINPOST.co.id/rahmadhani
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 2 Banjarmasin, Senin (12/6/2017). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - SISTEM Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini yang diatur dalam tiga skema jalur penerimaan yakni jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali, dalam praktik di lapangan masih memunculkan sejumlah permasalahan.

Semisal, kasus tertolaknya Syarif, pelajar berdomisili di perbatasan asal Desa Banyu Irang Kecamatan Batibati Kabupaten Tanahlaut, saat mendaftar di SMAN 3 Banjarbaru tertolak dalam sistem zonasi karena domisili di luar Banjarbaru. Padahal secara zonasi, berada dekat sekolah tersebut. Demikian pula 11 pelajar lainnya yang mengalami nasib serupa. Namun kemudian, pihak panitia sekolah setempat dapat menyelesaikan masalah peserta PPDB di daerah perbatasan dengan jalan Mapping Web.

Kemudian, ada pula sekolah yang minim peminat pada jalur prestasi sehingga kuota 5 persen dari daya tampung tak terpenuhi. Keluhan lainnya, calon siswa tidak serta merta bisa masuk ke sekolah sesuai keinginannya meskipun sesungguhnya punya hak yang sama mendapatkan pendidikan di sekolah berfasilitas lebih layak karena terbatasi oleh sistem seleksi zonasi. Belum lagi ada anak berprestasi yang ternyata tak masuk sekolah ‘favorit’.

Munculnya sejumlah permasalahan dari penerapan sistem yang baru, adalah hal wajar sebagai sebuah proses menuju sistem yang ideal. Namun dengan catatan, permasalahan tersebut masih dalam batas toleransi bukan hal yang fatal. Dan, diikuti evaluasi-evaluasi berbagai kekurangan dan permasalahan sistem PPDB untuk perbaikan ke depannya.

Pelaksanaan PPDB tahun ini tak lepas dari penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Dalam Permendikbud tersebut, pada Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB Pasal 19 ditetapkan pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Komposisi kuota PPDB di jalur zonasi, paling sedikit 90 persen dari daya tampung sekolah. Termasuk bagi peserta didik tidak mampu; dan/atau anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Sedangkan di jalur prestasi paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah. Sementara di jalur perpindahan tugas orang tua /wali paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah.

Penerapan kembali sistem zonasi dari penyempurnan sistem PPDB tahun sebelumnya, dilandasi semangat pemerataan sebaran siswa sekolah, menghilangkan perbedaan sekolah unggulan atau favorit dan pinggiran. Tak ada lagi sekolah yang minus siswa atau yang kelebihan siswa.

Namun, penetapan kuota skema jalur zonasi, prestasi dan pindahan yang dipatok dalam porsi persentase secara terpusat terkesan mengenyampingkan posisi kondisi daerah. Pada kenyataannya, di daerah-daerah kabupaten kota memiliki karakteristik distribusi dan sebaran potensi calon siswa yang berbeda-beda. Demikian pula sebaran siswa yang berprestasi. Akan sangat konyol jika ada potensi sumber daya siswa berprestasi tapi justru ‘terjebak’ di sekolah yang justru tak mempu mendukung pengembangan prestasinya.

Untuk mengakomodir itu, bisa dijajaki alternatif penentuan kuota jalur zonasi, prestasi dan pindahan diserahkan ke daerah-daerah masing-masing. Tak kalah penting, tak hanya siswa yang mengikuti pemerataan sebaran sekolah. Tapi guru-guru yang pun harus pula diatur tersebar merata sehingga tidak ada lagi sekolah yang menunpuk tenaga guru produktif sementara di sekolah lainnya menjadi penampung guru yang non produktif. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved