Berita Banjarmasin

DPD RI Punya Peran Baru Sebagai Pengawas dan Pengevaluasi Raperda dan Perda Begini Manfaatnya

UU tersebut memberikan kewenangan kepada DPD RI untuk memantau dan evaluasi Raperda dan Perda yang disusun oleh DPRD Provinsi.

DPD RI Punya Peran Baru Sebagai Pengawas dan Pengevaluasi Raperda dan Perda Begini Manfaatnya
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Suasana FGD PULD DPD RI di FH ULM 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dengan diperbaharuinya Undang-Undang (UU) Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, diperkirakan intensitas perjalanan Anggota DPRD Provinsi ke markas Kemendagri di Jakarta akan berkurang.

Pasalnya pada Pasal 249 Ayat 1 pada UU tersebut memberikan kewenangan kepada DPD RI untuk memantau dan evaluasi Raperda dan Perda yang disusun oleh DPRD Provinsi.

Kewenangan tersebut diberikan kepada DPD RI dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD).

Dijelaskan Anggota DPD RI, Dr Dedi Iskandar Batubara, pihaknya berencana untuk membuat Perwakilan di daerah sebagai wadah berkonsultasi bagi DPRD di Daerah dalam penyusunan Raperda.

"Kami akan susun formulasi termasuk membentuk Tim Ahli DPD RI di daerah untuk mengkaji Raperda dan Perda sehingga tidak setiap kali penyusunan Perda berangkat ke Kemendagri di Jakarta. Manfaatnya juga jadi biaya mobilitas bisa ditekan," kata Dr Dedi saat hadiri FGD BULD DPD RI di Kampus Fakultas Hukum ULM, Kamis (11/7/2019).

Baca: Raih Dua Penghargaan dari MarkPlus Inc, Wahyu Indriyata Sampaikan Ini

Baca: Terjaring OTT KPK Bersama Anak Buah, Gubernur Kepri Nurdin Basirun Belum Dipecat dari Nasdem

Baca: Jalinan Asmara Vanessa Angel dan Milano Lubis Mencuat Isunya, sang Pengacara Bicara Kedekatan Khusus

Baca: Lantik dan Kukuhkan Pengurus DAD Kabupaten Kapuas, Ini Harapan Ketua Umum DAD Kalteng

Walau demikian, Ia juga nyatakan mekanisme teknis terkait hal ini harus disusun dengan baik sehingga tak tumpang tindih dengan Peran Kemendagri.

Sehingga peran baru DPD RI benar-benar bisa membantu daerah dan tidak malah membuat masalah baru.

Diketahui selama ini fasilitasi termasuk konsultasi penyusunan Raperda di daerah khususnya tingkat Provinsi terfokus di Kemendagri.

Akibatnya, setiap Panitia Khusus DPRD Provinsi termasuk di DPRD Provinsi Kalsel bisa berkali-kali berkonsultasi kepada Kemendagri di Jakarta sebelum sebuah Raperda dapat disahkan.

Menurut Dekan FH ULM, Prof Dr Abdul Halim, dengan adanya PULD sebagai alat kelengkapan baru di DPD RI seharusnya bisa bermanfaat bagi daerah karena diharapkan dapat lebih fokus dan efektif memfasilitasi daerah terkait Raperda dan Perda.

Apalagi menurutnya melihat sejarah ke belakang, sejak Tahun 2002 hingga 2017 setidaknya ada tujuh ribu lebih Perda dari seluruh daerah di Indonesia yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat sebelum kewenangan Pembatalan Raperda menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Baca: Noraida, Atlet Balap Tapin Satu-Satunya Peraih Medali di Kejurnas Balap Sepeda BMX di Jakarta

Baca: Bermain Apik dan Ciptakan Asist, Yunan Puji Pemain Muda Barito Putera Ini

Baca: Berikan Perhatian Kepada Lansia, Bupati HSS Raih Penghargaan Tokoh Nasional Peduli Lansia

Banyak yang menjadi penyebabnya menurut Prof Dr Abdul Halim adalah Perda yang dibuat bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan di atasnya.

Masalah ini dinilai timbul karena kurang komperhensifnya penyusunan Raperda di daerah.

"Kami berharap PULD sebagai alat kelengkapan baru DPD RI bisa jadi Pemecah masalah ini sehingga Raperda dan Perda di daerah lebih komperhensif kedepannya," kata Prof Dr Abdul Halim.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved