Tajuk

Tata Kelola Risiko

PEMADAMAN listrik bergiliran sudah menjadi pemandangan biasa di Kalimantan Selatan dan Tengah. Warga di Banua sudah terbiasa apabila listrik di rumah

Tata Kelola Risiko
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Ilustrasi tower tegangan tinggi PLN. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - PEMADAMAN listrik bergiliran sudah menjadi pemandangan biasa di Kalimantan Selatan dan Tengah. Warga di Banua sudah terbiasa apabila listrik di rumah mereka padam tiba-tiba.

Entah disebabkan sedang dalam perbaikan pembangkit, gangguan alam, atau menurunnya debit air di Bendungan Riam Kanan, pemadaman listrik bisa terjadi kapan saja. Terjadwal atau tidak.

Menjadi produsen batu bara yang menjadi bahan bakar pembangkit listrik, warga Banua tak berdaya saat terjadi pemadaman listrik. Kalau pun mengeluh, kadang-kadang sikap itu disebutkan terlalu ‘lebay’.

Berbanding terbalik dengan pasokan listrik di Pulau Jawa. Meski mendapat pasokan batu bara dari Kalimantan, sangat jarang terdengar ada pemadaman bergiliran seperti di Kalimantan Selatan dan Tengah.
Kenyamanan warga di Pulau Jawa menikmati listrik akhirnya terganggu juga saat terjadi gangguan pasokan listrik dari PLN, selama lebih dari enam jam bahkan ada yang mencapai dua hari, sejak 4 Agustus 2019.

Tak hanya warga, PT PLN pun mengklaim mereka mengalami kerugian hingga Rp 1 triliun akibat terhentinya pasokan listik ke pelanggan dan layanan semua lini, mulai jaringan telekomunikasi, layanan online, transaksi di ATM, hingga layanan lainnya.

Pemadaman berskala besar ini mengingatkan peristiwa serupa saat listrik se-Jawa-Bali mengalami blackout pada 2002 silam. Saat itu, seluruh jaringan listrik di Pulau Jawa dan Bali mengalami pemadaman massal akibat pembangking listirk di Paiton, Jawa Timur mengalami gangguan.

Kemarin, kondisi serupa juga terjadi, meski hanya menimpa wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur. Namun berbagai pihak, termasuk Presiden Joko Widodo, menyayangkan tidak ada tindakan cepat dari PLN dalam mengatasi masalah ini.

PLN dinilai tidak belajar dari peristiwa serupa yang terjadi pada 17 tahun silam. Padahal, blackout yang terjadi pada 2002 bisa menjadi dasar pengambilan tindakan, apabila PLN memang memiliki tata kelola risiko, seperti contingency plan dan backup plan saat terjadi peristiwa serupa.

Tata kelola risiko tak hanya harus dimiliki perusahaan seperti PLN, tiap perusahaan memang harus punya standar serupa. Gunanya untuk mengantisipasi kejadian berskala beskala dan berdampak besar bagi pelanggan.

Tentu, bagaimana dan apa yang harus dilakukan tentu berdasar cakupan wilayah yang terkena dampaknya. Penanganan blackout yang rutin terjadi di Kalimantan Selatan dan Tengah, tentu berbeda dengan yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali.

Yang paling penting tentu saja bagaimana meminimalisasi kerugian yang diderita pelanggan saat pemadaman listrik dilakukan. Nama besar sebagai perusahaan milik negara menjadi jaminan, kalau PLN memang memberikan yang terbaik bagi para pelanggannya. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved