Mau Sukses Gunakan Smart Presensi, 4.800 PNS Batola Harus Gunakan Koneksi Data Seluler yang Baik

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Batola menghimbu para ASN atau PNS untuk bisa menggunakan paket data seluler yang koneksi baik agar uji coba penerapan Smart Presensi dengan aplikasi berbasis Global Positioning System (GPS) yang ditanamkan ke telepon genggam 4.800 PNS di kabupaten Batola sejak 1 Agustus silam bisa berjalan dengan baik.

“Kalaupun masih ada masalah teknis, mungkin tinggal permasalahan koneksi internet aja, tapi kominfo berharap para ASN dapat para ASN dapat menggunakan paket data seluler yang koneksi baik,” kata kata Kabid Tekhnologi Informasi dan Informatika Kominfo Batola Irfan Rachmady, Kamis (15/8/19).

Diakuinya, hari pertama uji coba penerapan Smart Presensi dengan aplikasi berbasis Global Positioning System (GPS) server nya down.

Baca: PENGAKUAN Keluarga yang Pertama Buktikan Khasiat Bajakah, Sembuhkan Setelah Divonis Kanker Stadium 4

Baca: Iqbaal Ramadhan Jadi Minke di Bumi Manusia, Hanung Semnpat Ragu Serahkan Peran Tokoh Utama

Baca: Kebingungan Nagita Slavina Saat Olla Ramlan Tawari Hadiah untuk Rafathar, Istri Raffi Ahmad Ucap ini

Dan hari kedua konfigurasi belum optimal. Wakil Bupati Batola, Rahmadian Noor, menambahkan bagi ASN yang belum memiliki smartphone, absensi dapat dilakukan dengan menggunakan scan QR Code dan capture foto diri dan kantor.

“Melalui aplikasi tersebut, kehadiran maupun kegiatan ASN dilaporkan secara real time. Aplikasi ini lebih efektif ketimbang absensi sidik jari yang kerap rusak,” tegas Rahmadian.

Menurut Rahmadi, pengetatan kehadiran merupakan bagian dari rencana Pemkab Batola dana penerapan TPP sejak Oktober 2018 lalu. TPP merupakan penghargaan kinerja pengganti tunjangan daerah yang bersifat flat.

“Kami sudah berkonsultasi dengan Kemenpan RB dalam rencana penerapan TPP dan Insya Allah dimulai Oktober 2019. Prinsip TPP sama dengan Tunjangan Kinerja (Tukin) karena sama-sama memberikan tunjangan berdasarkan kinerja,” jelas Rahmadi.

Menurutnya, untuk menerapkanTukin daerah harus berhasil menerapkan delapan agenda perubahan reformasi birokrasi.

Oleh karena memiliki cukup banyak parameter.Tukin digantikan TPP yang lebih sederhana. Kecuali di kementerian, belum satupun daerah yang menerapkan Tukin.

Rahmadi menyatakan dengan demikian, penghasilan tambahan ASN per bulan diperoleh berdasarkan kinerja. Semakin tinggi kinerja, berarti penghasilan pun bertambah banyak.

Sesuai ketentuan Kemenpan RB, masing-masing pekerjaan mulai dari staf hingga sekretaris daerah memiliki skor tersendiri sesuai indeks beban kerja.

“TPP sendiri terintegrasi dengan e-Kinerja yang sudah diujicoba di Batola,” beber Rahmadi.

Ditambahkanya, dalam pemberian TPP, kehadiran memberi andil 40 persen. Sedangkan kinerja yang dicapai bernilai 50 persen, ditambah beberapa persen lagi dari pekerjaan lain seperti menjalankan tugas berbeda dari tupoksi bersangkutan dan menjalankan perintah atasan.

“Ketepatan waktu absensi masuk maupun pulang turut menentukan persentase kehadiran. Kalau absensi tidak tepat waktu, semuanya terakumulasi dan otomatis mengurangi tingkat kehadiran dalam sebulan,” kata wakil bupati.

Ditambahkannya, untuk peningkatan kinerja ASN tersebut, Pemkab Batola menggarkan pagu sebesar Rp140 miliar per tahun. Nah,angka tersebut lebih besar ketimbang anggaran tunjangan daerah sebesar Rp90 miliar per tahun.