Berita Jakarta
Ibu Kota Baru di Provinsi Kaltim, Survei: 95,7 Persen Responden Jakarta Tak Setuju Ibu Kota Pindah
Presiden Joko Widodo telah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo secara resmitelah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta, di Istana Negara, Senin (26/8/2019)
Dua kabupaten di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi ibu kota baru yaitu sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Passer Utara.
Bagaimana masyarakat menyikapi pemindahan ibu kota tersebut?
Dilansir dari Kompas.com, hasil survei Kedai Kopi menunjukkan, 39,8 persen atau sebagian besar responden mereka tidak setuju dengan pemindahan ibu kota.
Sedangkan yang setuju sebesar 35,6 persen. Sisanya, sebesar 24,6 persen memilih untuk tidak beropini.
Survei tersebut dilakukan pada 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Baca: Profil dan Potensi Ekonomi Penajami Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang Jadi Lokasi Ibu Kota Baru
Menurut Direktur Eksekutif Kedai Kopi Kunto Wibowo, responden yang paling banyak tidaak setuju berasal dari Jakarta.
"Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju," kata Kunto dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2019).
Sebesar 95,7 persen responden yang berasal dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota.
Kunto menambahkan, reaksi negatif masyarakat Jakarta disebabkan belum adanya kejelasan apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah pemindahan ibu kota.
Sementara 48,1 persen responden dari pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana pemindahan ibu kota.
Baca: Kaltim Resmi Lokasi Ibu Kota, Ini 5 Objek Wisata Menarik di Penajam Paser Utara yang Perlu Diketahui
Responden dari pulau Sulawesi memiliki persentase persetujuan terbesar terhadap rencana pemindahan ibu kota, yakni 68,1 persen.
Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio menganggap, pemindahan ibu kota hanya sekadar wacana jika tanpa ada persetujuan dari DPR.
Pengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan.
Meski begitu, Hendri mengakui bahwa kejelasan posisi ibu kota baru yang diumumkan Jokowi akan memberikan legacy kepada Indonesia.
