Pelantikan Anggota Dewan Kalsel Periode 2019-2024 Berpotensi Dihadang Unjuk Rasa, ini Kata Sekwan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pelantikan 55 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terpilih periode 2019-2024 akan dilaksanakan Senin (9/9/2019).

Namun selain agenda pelantikan yang dihadiri Anggota Dewan dan para tamu undangan, ternyata pada prosesi pelantikan tersebut kemungkinan besar juga akan diwarnai aksi unjuk rasa.

Hal ini dibenarkan Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, H AM Rozaniansyah saat ditemui usai pelaksanaan gladi bersih Rapat Paripurna Istimewa dengan Agenda Pelantikan Anggota Dewan terpilih, Sabtu (7/9/2019).

Menurutnya, pihak Sekretariat memang menerima surat pemberitahuan atas aksi unjuk rasa dari lima organisasi berbeda baik organisasi masyarakat (ormas) maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang akan digelar di hari Pelantikan Anggota Dewan periode 2019-2024.

Baca: Santri Asal Banjarbaru Tewas Ditusuk Orang Tak Dikenal di Cirebon, Jawa Barat, Polisi Buru Pelaku

Baca: Salah Seorang Pemeran Pria dalam Video Asusila Vina Garut Meninggal Dunia karena Sakit Stroke

Baca: Video Viral Ibu Guru Dikeroyok Wali Murid Saat Mengajar di Kelas, Ini 5 Faktanya, Kasus Serupa ke RS

Baca: Program Hamil Dibagikan Roger Danuarta Saat Kondisi Cut Meyriska Membaik

Baca: Kebahagiaan Abdul Rozak Melihat Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh Bersanding

Walau demikian, Ia meminta kepada Para Anggota Dewan yang akan dilantik dan para tamu undangan untuk tidak khawatirkan hal tersebut.

H AM Rozaniansyah menjelaskan, pihaknya sudah mengkoordinasikan potensi aksi unjuk rasa tersebut kepada Tim Pengamanan Pelantikan yang terdiri dari unsur TNI-Polri dan Satpol PP.

"Jadi jangan khawatir dengan ada Rencana unjuk rasa, karena kami sudah koordinasikan terkait pengamanannya," kata H AM Rozaniansyah.

Dijelaskannya lagi, pihaknya sebagai Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel bertugas untuk menyelenggarakan proses pelantikan termasuk mengkoordinasikan pengamanan dengan pihak terkait hingga prosesi pelantikan selesai.

Karena itu, Ia berharap kepada Ormas atau LSM yang berencana melakukan aksi unjuk rasa agar tidak sampai mengganggu apalagi menghalangi proses pelantikan.

Ia mengingatkan, sesuai aturan, selama prosesi pelantikan memang tak semua orang bisa mengakses Gedung DPRD Provinsi Kalsel demi kelancaran pelantikan.

"Kami fokus untuk laksanakan pelantikan dengan lancar. Setelah pelantikan selesai, maka terkait keadaan situasional termasuk menanggapi aksi unjuk rasa akan kami koordinasikan dengan Unsur Pimpinan Sementara," kata H AM Rozaniansyah.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)