Berita Jakarta

Presiden Jokowi Setuju Resivi UU KPK, Jusuf Kalla : Pemerintah Hanya Menyetujui Beberapa Hal

residen Joko Widodo menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan DPR.

Presiden Jokowi Setuju Resivi UU KPK, Jusuf Kalla : Pemerintah Hanya Menyetujui Beberapa Hal
Rina Ayu/Tribunnews.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan DPR.

Namun dia mengatakan ada sejumlah pasal perubahan yang ditolak. “Tentu saja ada (pasal) yang setuju, ada yang tidak setuju,” kata Jokowi di Jakarta, Rabu (11/9).

Pasal apa yang disetujui dan pasal apa yang ditolak, Jokowi belum mau merinci. Demikian pula saat ditanya mengenai pasal yang dianggap berpotensi melemahkan KPK seperti pembentukan dewan pengawas dan kewenangan penghentian penyidikan, Jokowi juga tak menjawab dengan tegas.

Jokowi hanya menegaskan tidak ingin revisi UU KPK membatasi kewenangan dan mengganggu independensi lembaga antirasuah tersebut. “Jangan sampai ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu. Sehingga independensi KPK menjadi terganggu. Intinya ke sana,” ujarnya.

Baca: Revisi UU KPK, Poin ini yang Paling Ditentang Mantan Pemimpin KPK Abraham Samad

Baca: Ini Para Anggota DPR yang Mengusulkan Revisi UU KPK

Jokowi bahkan telah mengirim surat presiden (supres) sebagai jawaban atas surat usulan revisi UU KPK oleh DPR.

“Surpres RUU KPK sudah ditandatangani oleh bapak presiden dan sudah dikirim ke DPR pagi tadi,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, kemarin.

Persetujuan ini sebelumnya disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Jangan lupa, itu (baru) draf. Sekarang pemerintah (sedang) membikin intinya. Pemerintah hanya menyetujui beberapa hal. Tidak semua disetujui,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/9).

Kalla memberikan beberapa contoh pasal revisi yang tidak akan disetujui pemerintah. Antara lain, soal penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Jaksa Agung.

Selain itu, mengenai penghapusan wewenang KPK dalam menagih Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kalla menegaskan, pemerintah akan mempertahankan KPK sebagai lembaga yang berwenang dalam menagih LHKPN.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved