Berita Jakarta

Hari Ini DPR Sahkan UU KPK Hasil Revisi, Ini Tujuh Poin Perubahan yang Telah Disetujui

Ketua Tim Panja DPR Revisi UU KPK Totok Daryanto mengatakan terdapat tujuh poin perubahan yang disepakati dalam revisi UU KPK.

Hari Ini DPR Sahkan UU KPK Hasil Revisi, Ini Tujuh Poin Perubahan yang Telah Disetujui
TRIBUNNEWS.COM/GLERY LAZUARDI
Saut Situmorang bersama-sama para pegawai yang tergabung di wadah pegawai menutup empat logo KPK, pada Minggu (8/9/2019) pagi. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - DPR RI menggelar rapat paripurna pengesahan UU KPK hasil revisi, Selasa (17/9/2019), setelah tujuh poin perubahan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disepakati DPR dan pemerintah sehari sebelumnya.

Hingga berita ini ditulis, DPR masih menggelar rapat paripurna.

Saat ini, fraksi- fraksi menyampaikan pandangannya atas revisi UU KPK.

Link live streaming dapat anda akses di SINI

Senin (16/9/2019) malam, DPR dan pemerintah menyepakati tujuh poin perubahan dalam revisi UU KPK.

Baca: DPR dan Pemerintah Sepakati 7 Poin Revisi UU KPK, Agus Rahardjo Minta KPK Dilibatkan Pembahasan

Tujuh Poin Perubahan Disepakati

Sebelumnya, mengutip Kompas.com, Ketua Tim Panja DPR Revisi UU KPK Totok Daryanto mengatakan terdapat tujuh poin perubahan yang disepakati dalam revisi UU KPK.

  • Pertama, soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap independen.
  • Kedua, terkait pembentukan Dewan Pengawas.
  • Ketiga, mengenai pelaksanaan fungsi penyadapan oleh KPK.
  • Keempat, mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh KPK.
  • Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan aparat penegak hukum yang ada dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
  • Keenam, terkait mekanisme penyitaan dan penggeledahan.

Ketujuh, sistem kepegawaian KPK.

Penjelasan Menkumham

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan perihal telah selesainya pembahasan revisi UU KPK antara DPR dan pemerintah.

Baca: Busyro Muqaddas Akui Ada Kelompok Taliban di KPK, Rela Keluar dari Polisi, Termasuk Novel Baswedan

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved