Berita Banjarmasin
Atasi Tunggakan BPJS ke RSUD Ulin, Pemprov Siapkan Skema Peminjaman Uang ke Bank melalui BLUD
Mengatasi adanya tunggakan pembayaran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan, Pemprov Kalsel akan melakukan skema peminjam
Penulis: Nurholis Huda | Editor: Eka Dinayanti
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Mengatasi adanya tunggakan pembayaran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan, Pemprov Kalsel akan melakukan skema peminjaman ke bank melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) jika dalam kondisi darurat.
Hal itu dilakukan agar menutupi Cashflow pembayaran operasional medis diharapkan tidak nenyetop layanan kepada masyarakat yang sakit untuk berobat menggunakan layanan BPJS.
Pelaksana harian (Plh), Asisten Ekonomi Pembangunan Setdaprov Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq, Jumat (4/10/2019) mengatakan skema untuk peminjaman uang melalui BLUD ke bank itu akan diatur terkhusus kepada RSUD Ulin Banjarmasin.
Secara regulasi sudah ada Permen maupun Pergub melalui pembayaran BLUD minjam ke bank, tinggal diperbaharui.
Baca: Video Mesum Bebby Fey dengan Pria Beredar & Viral Saat Ramai Pengakuan Ditiduri Atta Halilintar
Baca: Perhatikan 5 Tips Ini Saat Memilih Susu untuk Anak , Simak 4 Manfaat Mengkonsumsi Susu Setiap Hari
Baca: Pelakor di Antara Fadel Islami & Muzdalifah Disinggung Raffi Ahmad, Suami Nagita Slavina Tanya Ini
"Sehingga jika RSUD Ulin ada tunggakan dari BPJS, maka akan dicover oleh peminjaman di bank dulu. Sehingga tidak terpikir sedikit pun oleh Bapak Gubernur dan Pemprov untuk menghentikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita akan maju, terlambat atau tidak terlambatnya pembayaran dari BPJS. tidak ada lagi kita nyerah, masyarakat harus tetap terlayani," tandas Hanif Faisol Nurofiq.
Karena itu, masyarakat tidak perlu risau berobat terkhusus kepada pemegang kartu BPJS.
"Tidak ada perlu risau sedikitpun karena semua dana disiapkan dalam kondisi tersulit semacam apapun," sebut Hanif.
Sebagai gambaran di setiap rumah sakit, BPJS itu ada tunggakan rata-rata empat bulan mulai Juni.
Tunggakan klaimnya sebulan bervariasi tergantung rumah sakitnya.
Di RSUD Ulin, biaya operasionalnya yang terpakai dari layanan BPJS itu hampir Rp 25 miliar.
"Untuk di Bulan Oktober RSUD Ulin ini masih bisa karena ada saving keuangan. Namun untuk selanjutnya termasuk di bulan Januari 2020 mekanisme bisa melakukan peminjaman di bank untuk Cashflow BPJS," tandas Hanif.
Sementara di rumah sakit lain, semisal di RS Sambang Lihum dan RS Ansari Saleh, masih terdapat tabungan atau fresh money di RS tersebut Rp 45 miliar.
"Dari adanya dana itu artinya masih cukup menghidupi hingga bulan maret 2020. Sebab infonya APBN akan digelontorkan ke BPJS di Bulan Maret," runut Hanif.
Dihubungi terpisah, Direktur RS Ansari Saleh, Dr dr Izaak Zoelkarnain Akbar, Jumat (4/10/2019) menjelaskan memang di RS Ansari Saleh ada cashflow untuk menangani BPJS jika menunggak.
Kalau soal tunggakan ini dirasakan hampir RS, termasuk di Ansari Saleh, mulai Juni, Juli, Agustus, September rata-rata seluruh nasional empat bulan.
